DPR Gulirkan Hak Angket, Pemerintah Tolak Pelemahan KPK

Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki secara tegas menyatakan sikap pemerintah yang menolak berbagai upaya pelemahan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), terkait adanya usulan penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tidak ikut campur soal hak angket. Tapi, sikap pemerintah soal pelemahan KPK itu jelas, tidak mau ada revisi UU KPK," kata Teten di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4).

Penggunaan hak angket muncul pada rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan KPK pada 18-19 April lalu.

Pada pertemuan itu, Komisi III DPR mendesak jajaran KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Teten mengatakan, sejak dulu DPR terus berusaha melemahkan KPK dengan cara akan merevisi UU KPK.

"Wacana revisi ini ibaratnya tali simpul, kalau dibuka, maka masuk semua upaya pelemahan KPK," katanya.