Mendagri: Arahan Presiden, Jangan Sampai Pilkada Memecah Belah

Semarang - Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018 perlu dicermati dan diantisipasi karena rawan konflik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengingatkan agar pilkada tak menimbulkan perpecahan antar masyarakat.

"Arahan Pak Jokowi jelas, jangan sampai pilkada ini memecah belah masyarakat. Adu program, adu konsep, jangan berujar kebencian, jangan mengumbar kampanye-kampanye yang berbau SARA (suku agama ras dan antargolongan), tapi bagaimana menyusun program yang baik untuk masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat wilayah Indonesia Timur digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/10).

Dia mengatakan, pada 2018 ada 171 daerah yang menggelar pilkada. "Saya yakin nanti Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), kepolisian, BIN (Badan Intelijen Negara), pemerintah daerah sudah petakan masing-masing daerah mana yang bisa timbulkan kerawanan," ujar Tjahjo.

Dia menyatakan, setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjunjung komitmen siap menerima kemenangan dan kekalahan. "Iya harus siap menang dan kalah. Kalau merasa tidak ada keadilan, ikuti mekanisme," tegasnya.

Disinggung mengenai perlunya evaluasi pelaksanaan pilkada langsung di provinsi, kabupaten/kota Papua seperti usulan KPU, menurut Tjahjo, hal itu bukan merupakan ranah Kemdagri. "Penyelenggaranya kan KPU, bukan kami. Saya kira KPU, Bawaslu harus evaluasi. Kami memfasilitasi," ucapnya