Sandiaga Godok Skema Cicilan Rumah Tapak DP Rp 0 di Rorotan

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta (Wagub) Sandiaga Uno tidak ingin program rumah tapak dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah memberatkan warga Jakarta. Untuk itu ia ingin pembangunannya tidak dilakukan terburu-buru. Sebelum dilaksanakan, harus dipastikan program ini bisa menyentuh masyarakat dengan pendapatan Rp 3,7 hingga Rp 7 juta per bulan.

"Saya inginnya kita jangan terburu-buru. Walaupun saya ingin segera, tetapi tim, lagi terjun untuk mensinkronkan beberapa masalah itu," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (28/2).

Diungkapkan Sandi, lahan pembangunan rumah tapak DP nol rupiah sudah tidak ada masalah. Pasalnya, lahan tersebut milik swasta, pengembang rumah tapak tersebut yaitu PT Nusa Kirana. "PT Nusa Kirana ini telah membangun (rumah) di Kelapa Gading. Dan mereka punya tekad yang sangat baik, jadi tidak perlu diragukan lagi," ujarnya.

Adapun yang menjadi permasalahannya sekarang, adalah sinkronisasi harga unit rumah tapak tersebut. Kemudian menentukan apakah rumah tapak ini dapat dimasukkan dalam program Pemprov DKI.

"Tinggal mensinkronkan harga. Lalu menentukan apakah ini masuk ke dalam program pemerintah yang lagi kita dorong. Ini yang lagi kita sinkronkan. Kita pastikan tidak ada timbul kerancuan di sana," tegasnya.

Diakuinya, sinkronisasi harga harus dilakukan karena skema harga dan pembayaran cicilan agak berbeda dengan rumah susun (rusun) DP nol rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. "Skemanya agak lain. Karena ini swasta, bukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Tapi ini inisiatif yang sangat bagus," ungkapnya.

Untuk menentukan skema pembayaran cicilan, Sandi mengaku belum ada kesepakatan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau non-FLPP. "kalau FLPP, ada batasan-batasannya. Nah itu yang harus kita sinkronkan," jelasnya.