5 Juta Pemilih Buruh Migran Belum Masuk DPT

Jakarta - Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan sekitar 5 juta pemilih buruh migran yang sudah memenuhi syarat memilih, namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Anis, berdasarkan data Migrant Care, jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri sebanyak 7 juta dan baru 2 juta yang masuk DPT luar negeri (DPTLN).

"DPT belum merepresentasikan jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri, baru ada 2 juta yang masuk DPT dan 5 juta-nya belum masuk DPT," ujar Anis Hidayah saat diskusi bertajuk "Menjaga Suara Buruh Migran Indonesia pada Pemilu 2019" di Media Center Bawaslu, Jakarta, Minggu (7/10).

Anis menyebutkan, sejumlah alasan mengapa masih banyaknya buruh migran belum masuk DPTLN. Pertama, kata dia, pemerintah Indonesia belum serius melakukan pendataan terhadap buruh migran khusus buruh migran yang tidak berdokumen.

"Jumlah buruh migran tidak berdokumen diperkirakan tiga kali lipat dibandingkan data buruh migran berdokumen. Tentu ini menjadi persoalan, apalagi pendataan KPU berbasiskan dokumen resmi," tutur dia.

Kedua, kata Anis, ketidakseriusan PPLN (Panitia Pemungutan Luar Negeri) dalam melakukan pendataan yang diduga kuat menggunakan metode konvensional, hanya mendata secara sekedarnya. Padahal BNP2TKI memiliki Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), Kemlu memiliki PORTAL, imigrasi memiliki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

"Seharusnya ketiga sistem tersebut (SISKOTKLN, PORTAL, SIMKIM) merupakan sumber data yang semestinya menjadi rujukan utama dalam menghimpun data pemilih luar negeri," katanya.

Penyebab ketiga, kata Anis adalah partisipasi dalam pengimpunan data pemilih luar negeri masih terbatas. Buruh migran khusus pekerja rumah tangga (PRT), menurut dia, juga kadang mengalami kendala dari majikannya untuk melakukan pendataan.

"Karena itu, kami harap KPU dan Pokja Pemilu Luar Negeri lebih serius dan proaktif melakukan perbaikan data pemilih secara berkualitas. KPU juga diharapakan membangun kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil dalam membenahi data pemilih," kata dia.

Lebih lanjut, Anis juga menyayangkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang di launching Bawaslu yang sama sekali tidak menyinggung pemilu luar negeri. Padahal, kata dia, DPT merupakan salah satu dimensi kerawanan yang penting.

"Kelalaian Bawaslu yang tidak mencantumkan pemilu luar negeri dalam Indeks Kerawanan Pemilu, menunjukkan kurang sensitifitas terhadap hak pilih buruh migran di luar negeri yang selama ini banyak terjadi pelanggaran terutama pada mekanisme pilihan lewat pos dan KSK (kotak suara keliling). Karena itu, kita dorong Bawaslu untuk fokus juga mengawasi DPTLN agar semua buruh migran bisa terlayani dengan baik," katanya.