Ketua KPK: Ada Kader Berdarah-darah Bangun Partai, Disalip yang Punya Uang
Selasa, 4 Desember 2018 | 11:42 WIB
Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan partai politik (parpol) masih menjadikan finansial sebagai faktor utama untuk menempatkan seseorang dalam jabatan di partai atau memberikan dukungan untuk menjadi kepala daerah dan anggota legislatif.
Diungkapkan, KPK mendapat curahan hati (curhat) kader-kader partai yang harus berdarah-darah membangun partai, namun tidak mendapat penghargaan yang memadai. Di sisi lain, partai politik justru menjadikan seorang sebagai pimpinan partai hanya karena menyediakan kantor.
"Kita dapat masukan terutama dari yang berdarah-darah teman-teman kader asli kemudian disalip oleh orang yang baru maju tapi punya uang. Ini yang kadang-kadang mereka 'saya sudah berdarah-darah memperjuangkan partai tapi kemudian ada orang yang punya uang menyalip mereka," kata Agus dalam konferensi pers Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).
Contoh lain terkait kaderisasi. Banyak sekali sejumlah orang dipilih menjadi ketua partai, asalkan bisa menyediakan kantor. "Ini yang perlu dipikirkan dengan baik oleh teman-teman partai," kata dia.
Untuk itu, dalam rangkaian KNPK tahun ini, KPK meminta pimpinan 16 partai politik menandatangani komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Agus Rahardjo menyatakan, sistem integritas ini, meliputi masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, perekrutan, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Agus berharap, dengan penerapan sistem integritas di dalam partai politik bisa memperbaiki demokrasi Indonesia. "Diharapkan perbaikan demokrasi di negara kita bisa terjadi dengan baik," katanya.
Ditegaskan, komitmen SIPP ini bukan instruksi dari KPK kepada para pimpinan partai politik. SIPP sudah melalui kajian yang dilakukan KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pimpinan partai politik. "Ini bukan top down atau didikte KPK. Tapi kajian dari para akademisi, dan masukan dari teman-teman partai. Kami sudah bicarakan ini," katanya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
Jumlah Guru RI Terus Naik tetapi Fluktuatif!
B-FILES
Incar Pajak Marketplace, Purbaya Ingin Pedagang Offline-Online Setara




