Ombudsman DKI Tunggu Rancangan Revitalisasi Blok G

Jakarta - Setelah pengerjaan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang rampung, yang artinya Jalan Jatibaru Raya sudah dikembalikan sesuai fungsinya dan pedagang kaki lima (PKL) sudah berdagang di atas jembatan, Ombudsman DKI menunggu rancangan Pemprov DKI terkait revitalisasi Blok G.

Kepala Ombudsman DKI Teguh Nugroho mengatakan, rancangan revitalisasi Blok G termasuk dalam road map penataan Tanah Abang seharusnya sudah disiapkan oleh pemerintah pada Desember 2018 ini. Posisi Ombudsman masih memonitor proses tersebut hingga langkah korektif DKI dilakukan sampai revitalisasi pasar Blok G.

"Laporan yang diterima Ombudsman berasal dari pedagang pasar Blok G. Selain dibukanya Jalan Jatibaru, rekomendasi kami adalah revitalisasi Blok G," kata Teguh, di Jakarta, Senin (17/12).

Pengerjaan jembatan Tanah Abang sepanjang 386,4 meter dengan lebar 12,6 meter, yang menghubungkan stasiun Tanah Abang hingga Blok G merupakan bagian dari penataan jangka pendek yang menjadi kebijakan Pemprov DKI. Proses pembangunan sudah berlangsung sejak Juli 2018.

Meskipun hingga kini belum diresmikan gubernur, jembatan sudah fungsional dan harus dievaluasi secara berkala, khususnya terkait kenyamanan dan keamanan jembatan. Peran Ombudsman terkait keberadaan jembatan itu untuk memastikan kembalinya fungsi Jalan Jatibaru sesuai peruntukan dan 446 PKL yang berdagang di jalan dipindah ke atas jembatan.

Adanya pembangunan jembatan membuat kondisi Tanah Abang dari stasiun hingga Blok G semrawut. Kemacetan dan kesan kumuh mengiringi proses pengerjaan. Setelah jembatan beroperasi setidaknya sejak uji coba tanggal 7 Desember 2018 situasi relatif membaik.

Kepadatan lalu lintas berkurang, karena jalan Jatibaru bisa dilalui kendaraan dari dua arah dan PKL tidak lagi menggelar lapak di satu ruas Jalan Jatibaru. Pejalan kaki memiliki akses untuk menggunakan jembatan dari stasiun hingga ke KS Tubun atau menuju Blok G.

Teguh melanjutkan, Ombudsman bersikap pasif menunggu rancangan penataan Tanah Abang dari Pemprov DKI. Pihaknya juga tidak memiliki road map sendiri untuk nantinya disandingkan dengan versi DKI. Setidaknya, penataan Tanah Abang sejauh ini berjalan dengan baik dan langkah korektif maladministrasi dilakukan oleh DKI.

"Kami menunggu saja, karena tindakan korektif itu kewajiban pemprov, kami membantu prosesnya saja," kata Teguh.

Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan belum bisa memastikan kapan peresmian jembatan dilakukan oleh gubernur. Hingga kini pihaknya masih mengevaluasi jembatan bersama dengan SKPD terkait. Evaluasia terakhir, 446 pedagang yang menempati kios di atas jembatan harus menggunakan identitas pengenal sehingga kios tidak mudah pindah tangan. Keamanan pun harus disiagakan di tiap pintu keluar baik arah KS Tubun atau Blok G.

"Keamanan kami berkoordinasi dengan Polsek Tanah Abang, dan kami juga sudah menambah toilet sehingga sekarang ada dua toilet," tuturnya.