Post-Truth Harus Dilawan

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong menyatakan bahwa post-truth sepatutnya dilawan. Ruang publik harus diisi dengan ide dan gagasan positif, bukan perasaan pribadi.

"Post-truth harus dilawan. Tapi dengan konsep dan strategi yang benar. Supaya untuk kebaikan bersama. Ruang publik kan untuk bersama, enggak bisa untuk kelompok tertentu saja," kata Wandy saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Wandy, fenomena post-truth tidak hanya terjadi di Indonesia. "Ini juga dialami negara lain. Ini fenomena global. Ini karena kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan serbuan informasi dengan jumlah masif," ujar Wandy.

Wandy menuturkan, Indonesia harus saling belajar dari negara lain dalam menghadapi post-truth. Masyarakat semestinya mempunyai akses terhadap informasi yang benar. Post-truth, lanjut Wandy, menimbulkan kekeruhan di ruang publik.

Padahal, demokrasi membutuhkan ruang publik yang sehat. "Supaya gagasan-gagasgan rasional bisa dibicarakan. Ujungnya jadi kebijakan publik. Ini yang jadi sulit gara-gara post truth. Wacana yang berkembang di ruang publik menjadi tidak sehat," ungkap Wandy.

Wandy pun menyebut, "Post-truth memunculkan politik identitas dan sebagainya. Dampaknya sangat luas buat rasionalitas publik. Karena rasionalitas publik terpengaruh, ruang publik keruh, maka kualitas gagasan menurun. Itu sebetulnya yang paling berbahaya dari post-truth."

Wandy menambahkan, literasi digital dibutuhkan untuk mengatasi post-truth. Publik dinilai perlu mengetahui bahwa banyak hoax yang berkembang, dan informasi direkayasa. "Post-truth itu membuat fakta menjadi kalah dengan persepsi publik yang direkayasa," imbuh Wandy.

Setelah literasi digital dilakukan, menurut Wandy, gagasan-gagasan alternatif yang positif harus dikembangkan. "Supaya diskusi di ruang publik isinya bukan soal hoax, bukan soal kebencian, tetapi soal Indonesia mau dibawa ke mana pada 2045 atau 100 tahun kemerdekaan," kata Wandy.

Wandy pun melontarkan beberapa pertanyaan yang perlu dipikirkan bersama. "Indonesia maju di 2045 itu, mau diisi dengan apa? Dengan politik yang seperti apa? Ekonominya bagaimana? Budayanya mau bagaimana? Ini kan perlu didiskusikan," ungkap Wandy.

Menolak Quick Count

Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) menolak hasil hitung cepat atau quick count lembaga-lembaga survei. Wandy mengatakan, penolakan itu bisa dianggap terkait post-truth.

"Misal orang-orang yang lakukan quick count pasti merasa historinya baik, presisinya cukup tinggi. Kan bisa juga orang merekayasa informasi dengan mengatakan bahwa quick count tidak bisa dipercaya. Post truth juga itu," ucap Wandy.

Di sisi lain, menurut Wandy, quick count bukan hasil resmi Pemilu 2019. Sebetulnya, lanjut Wandy, quick count bisa saja tidak dipercaya. "Kalau quick count orang mau percaya atau enggak boleh saja. Hasil resmi di 22 Mei 2019," tambah Wandy.

Wandy menyatakan, publik dapat melihat dan menilai mengenai hasil Pemilu 2019. "Kita bawa ke fakta saja. Publik lihat sendiri. Faktanya seperti apa. Yang paling berwenang menentukan kalau soal hasil siapa? Kan sudah ada lembaganya," tegas Wandy.