NU: Pegawai Kementrian dan Staf Kedutaan Arab Saudi Terlibat Penipuan Haji

Penyelenggara haji yang nakal mesti dicoret, kalau perlu dilaporkan ke polisi. Staf kedutaan yang terlibat harus ditindak, jangan diberi angin

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menduga pegawai Kementerian Agama terlibat kasus penipuan terhadap calon jamaah haji yang belakangan banyak terungkap. "Yang terlibat pegawai bawahan, bukan petinggi, yang kongkalikong dengan penyelenggara ibadah haji," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu, (24/10) hari ini.

Keterlibatan pegawai kementroan, kata Kyai Said Aqil, terjadi melalui modus konspirasi busuk dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak terdaftar. "Diiming-imingi, seolah-olah ada kuota tambahan, meski sebenarnya sudah tidak ada," katanya.

Menurut Pak Kyai, PIHK tak terdaftar yang terlibat konspirasi busuk harus diberi sanksi tegas. "Kementrian tahu penyelenggara yang nakal. Coret dari daftar, jika perlu laporkan ke polisi untuk diproses secara hukum," tambah Kyai Said Aqil.

Lebih lanjut Pak Kyai mengatakan, kasus penipuan terhadap calon jemaah haji juga melibatkan staf Kedutaan Arab Saudi yang berjanji menguruskan visa haji, meskipun kuota yang tersedia sudah habis. "Yang terlibat orang Indonesia yang ngepos di sana, bukan orang Arab di Kedutaan. Itu juga harus ditindak. Jangan diberi angin sedikitpun, jangan dimaafkan. Saya minta Dubes Arab membuang orang-orang seperti itu," katanya.

Sejumlah kasus penipuan calon jemaah haji terungkap di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 76 orang yang mendaftar melalui Azizi Tour & Travel, batal diberangkatkan meski telah membayar Rp70 juta hingga Rp80 juta. Data di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, jumlah korban penipuan di seluruh Indonesia saat ini sudah lebih dari 2.500 orang.