DPR Jelang Reses, Seleksi Hakim Agung Paling Cepat Januari
Rabu, 5 Desember 2012 | 19:33 WIB
Meskipun nama-nama calon hakim agung sudah resmi diajukan Komisi Yudisial (KY), uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR dijadwalkan paling cepat pada masa sidang Januari 2013.
Pasalnya tengah bulan ini, DPR akan kembali memasuki masa reses.
"Mungkin kalau masa sidang ini enggak mungkin biasanya setelah ke pimpinan dulu ke Badan Musyawarah (Bamus) baru ke Komisi III," kata anggota Komisi Hukum Trimedya Panjaitan di gedung Parlemen, Senayan, Rabu (5/12).
Dia mengatakan menjelang uji kepatutan dan kelayakan tersebut Komisi III DPR mengerti publik mengharapkan seleksi yang ketat dan pemilihan hakim agung yang tepat mengingat beberapa pekan terakhir ini sejumlah hakim agung dikaitkan dengan isu tak sedap terkait putusan-putusan mereka.
Namun Komisi III masih mencari format terbaik untuk menyeleksi. Dia mengaku tidak tertutup kemungkinan lolosnya hakim nakal menjadi hakim agung akibat kekurangcermatan DPR.
"Ini pelajaran berharga ini sama dengan yang kami alami seleksi KY ternyata ada komisioner KY terlibat korupsi dalam kasus pembelian tanah gedung KY," kata Trimedya lagi.
"Itu (format) yang kita lagi cari dan dari fraksi juga cari apa sih formulasinya supaya kita menghindari hal-hal semacam itu (terpilihnya hakim nakal)," lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Akan tetapi, kata Trimedya, secara normatif maka unsur subjektifitas dan tawar-menawar politik harus menjadi faktor paling minim.
Mengenai nama-nama yang diserahkan KY hari ini, Trimedya mengakui baru mendengar sejumlah nama yang sebelumnya sudah pernah turut dalam seleksi hakim agung.
"Tawar menawar politik kalau dibilang titik nol tidak mungkin tapi harus (menjadi faktor) terakhir, integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang harus dicari," tutup mantan Ketua Komisi III DPR ini.
Pasalnya tengah bulan ini, DPR akan kembali memasuki masa reses.
"Mungkin kalau masa sidang ini enggak mungkin biasanya setelah ke pimpinan dulu ke Badan Musyawarah (Bamus) baru ke Komisi III," kata anggota Komisi Hukum Trimedya Panjaitan di gedung Parlemen, Senayan, Rabu (5/12).
Dia mengatakan menjelang uji kepatutan dan kelayakan tersebut Komisi III DPR mengerti publik mengharapkan seleksi yang ketat dan pemilihan hakim agung yang tepat mengingat beberapa pekan terakhir ini sejumlah hakim agung dikaitkan dengan isu tak sedap terkait putusan-putusan mereka.
Namun Komisi III masih mencari format terbaik untuk menyeleksi. Dia mengaku tidak tertutup kemungkinan lolosnya hakim nakal menjadi hakim agung akibat kekurangcermatan DPR.
"Ini pelajaran berharga ini sama dengan yang kami alami seleksi KY ternyata ada komisioner KY terlibat korupsi dalam kasus pembelian tanah gedung KY," kata Trimedya lagi.
"Itu (format) yang kita lagi cari dan dari fraksi juga cari apa sih formulasinya supaya kita menghindari hal-hal semacam itu (terpilihnya hakim nakal)," lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Akan tetapi, kata Trimedya, secara normatif maka unsur subjektifitas dan tawar-menawar politik harus menjadi faktor paling minim.
Mengenai nama-nama yang diserahkan KY hari ini, Trimedya mengakui baru mendengar sejumlah nama yang sebelumnya sudah pernah turut dalam seleksi hakim agung.
"Tawar menawar politik kalau dibilang titik nol tidak mungkin tapi harus (menjadi faktor) terakhir, integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang harus dicari," tutup mantan Ketua Komisi III DPR ini.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
Jumlah Guru RI Terus Naik tetapi Fluktuatif!
INFOGRAFIK
ARTIKEL TERPOPULER
B-FILES
Incar Pajak Marketplace, Purbaya Ingin Pedagang Offline-Online Setara




