AP-KI Nilai Grand Bargain 2.0 Momentum Perbaiki Sistem Kemanusiaan

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Pembangunan-Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menyambut baik Grand Bargain 2.0 yang merupakan upaya dari berbagai pihak yang dirumuskan pada seputaran KTT Kemanusiaan sedunia di Istanbul tahun 2016. AP-KI memastikan akan ikut serta dalam pembahasan selanjutnya tentang isu-isu utama yang berkaitan dengan pendanaan berkualitas dan pelokalan, pada skema kemanusiaan global ini.

Rahmnawati Husein dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) mengatakan Grand Bargain yang demikian krusial selama ini tidak terasa gaungnya di tingkat nasional apalagi pada tataran akar rumput. Untuk itu, Rahmnawati mendorong agar seluruh pihak terkait unyuk mengusun Grand Design Nasional yang disepakati seluruh pihak.

"Maka saya menyarankan kepada pemerintah, lembaga-lembaga PBB, donor, INGOs dan masyarakat sipil untuk memanfaatkan revisi kearah Grand Bargain 2.0. ini sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi. Kita perlu menyusun suatu Grand Design nasional bidang kemanusiaan yang disepakati secara pentahelix atau multipihak," kata Rahmnawati dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/7/2021).

Dikatakan, AP-KI menyampaikan tanggapan awal mengenai Grand Bargain 2.0 dengan mendorong kehadiran pemerintah dari Global South, seperti Indonesia, pembentukan National Reference Group yang independen, dan tetap mengejar komitmen global untuk menyalurkan setidaknya 25% dana kemanusiaan langsung ke pelaku lokal di garis depan. Menurutnya, Grand Bargain 2.0 harus memosisikan sistem kemanusiaan berkaitan dengan perubahan iklim, pembangunan, pemeliharaan perdamaian pada kerangka kerja besar SDGs.

AP-KI menegaskan Grand Bargain 2.0 harus memperluas jangkauannya kepada CSOs atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Walaupun mandatnya bukan kemanusiaan, tetapi mereka dipastikan melaksanakan respons kemanusiaan ketika terjadi bencana atau krisis.

Sementara itu, Puji Pujiono anggota AP-KI dari Sekretariat Jaringan Antar Organisasi Masyarakat-Jaringan LSM (Sejajar) menjelaskan di negara-negara rawan bencana seperti Indonesia, respons kemanusiaan harus menjadi suatu life skill seperti halnya P3K. Untuk itu, katanya seluruh pemda dan LSM lokal harus menguasainya dan mampu melaksanakan ketika diperlukan dimana saja dan dkapan saja.

"Akuntabilitas sistem kemanusiaan yang vertikal ke atas juga menjadi aspek yang disoroti oleh AP-KI," kata Puji.

Sementara itu, Muhammad Ali Yusuf anggota AP-KI dan Humanitarian Forum Indonesia, menyampaikan, sudah saatnya akuntabilitas sistem dan bantuan kemanusiaan yang selama ini mengarah ke atas pada donor dan lembaga internasional diputar secara radikal menjadi akuntabilitas kepada komunitas terdampak.

Anggota AP-KI yang lain Maria Lauranti mengatakan dengan turut serta dalam proses Grand Bargain 2.0, diharapkan sistem kemanusiaan menjadi lebih baik, terutama di Indonesia. Dikatakan, CSO atau LSM lokal sudah cukup berpengalaman untuk berdiri sama tinggi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dan INGOs dalam menegakkan prinsip dan praktik baik sistem kemanusiaan.

"Grand Bargain 2.0 harus menjadi titik tolak perbaikan sistem kemanusiaan melalui penguatan organisasi masyarakat sipil dan LSM, tidak hanya efektif tetapi juga akuntabel dan terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana dan dibawah SDGs," kata Maria.

Sejauh ini, menurut Maria, dalam prakarsa di luar PBB tersebut terdaftar 63 penandatangan termasuk pemerintah negara, lembaga-lembaga PBB dan donor, serta LSM internasional, semuanya dari belahan bumi utara. Di dalamnya termuat kesepakatan dan tekad untuk meningkatkan efektifitas sistem kemanusiaan global, termasuk peningkatan efisiensi, pendanaan, perbaikan sistem kemitraan dan penguatan pelaku lokal.

Berdasarkan hasil kajian selama lima tahun terakhir, katanya, pertemuan tahunan yang digelar pada 15 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 diagendakan akan melakukan perombakan, terutama terkait pendanaan berkualitas dan penguatan peran pelaku kemanusiaan lokal.