Tokoh Pemuda Sorot Penurunan Pelayanan Publik di Papua

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pemuda Saireri, Gifly Buiney menyorot penurunan kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Menurutnya, penurunan itu tak hanya terjadi karena Gubernur Papua Lukas Enembe tersandung kasus dugaan gratifikasi. Menurutnya, penurunan kinerja Pemprov Papua, sudah terasa saat Lukas Enembe sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021.

"Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali ada keperluan ke OPD (organisasi perangkat daerah) tertentu, ke kantor gubernur, kita tidak menemukan pejabat di sana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak bapak gubernur sakit dan bapak wakil gubernur meninggal dunia, secara psikologis pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menurun. Kondisi ini sangat memprihatinkan," kata Gifly dalam keterangannya, Minggu (16/10/2022).

Menurut Gifly, Papua dengan persoalan kompleks dan dinamika tinggi, membutuhkan sosok pemimpin atau Gubernur yang benar-benar harus bekerja all out melayani masyarakat. Sementara kondisi Lukas Enembe saat ini sedang tidak baik-baik saja karena sakit.

Ia meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret dengan menunjuk pelaksana tugas gubernur. Hal ini demi mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. "Yang terpenting (penunjukan pejabat baru gubernur) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, kepala daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas selama enam bulan berturut-turut tentu perlu ditunjuk plt oleh pemerintah pusat. Ditambah lagi, jika wakil kepala daerah sudah berhalangan tetap dan belum ada penggantinya.

Terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Papua, Gifly menilai ada kejanggalan, sehingga menimbulkan persepsi negatif sebagian kalangan. Menurutnya, Lukas hendak menjadikan predikat barunya sebagai kepala suku besar itu sebagai tameng untuk menghadapi kasus dugaan korupsi yang sedang dituduhkan kepadanya.

"Kalau bapak Gubernur dianggap sebagai tokoh, kenapa pengukuhannya tidak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Toh, pak Lukas sudah menjadi gubernur hampir 10 tahun. Ini terkesan adat digiring menjadi tameng beliau, dan patut diduga seperti itu," kata Gifly.

Gifly juga mempertanyakan pengukuhan kepala suku besar dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP). DAP seolah-olah menjadi representasi semua kelompok adat di Papua.

Baca Juga: Polda Papua Barat Terus Kejar Pelaku Pembunuhan 4 Warga Sipil

"Kita hanya mengakui kepala suku yang diangkat oleh kepala marga. Papua hanya punya gubernur, tidak ada kepala suku besar. Ini bisa menjadi konflik baru antar suku di Papua. Buktinya sekarang menjadi polemik, apa sikap dewan adat, kan tidak ada, mereka diam," tegas Gifly.

Gifly juga mengkhawatirkan kehadiran kelompok massa pendukung yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe. Selama ini diberitakan massa itu siap membela Lukas jika dijemput paksa oleh KPK. Gifly mengimbau agar massa tersebut segera membubarkan diri. Keberadaan massa di tempat itu justru berpotensi menimbulkan keonaran dan menghambat proses hukum terhadap Lukas.

"Sikap-sikap seperti ini jangan sampai terkesan oleh negara bahwa itu adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Sudah menjadi rahasia umum, Lukas hendak menjadi masyarakat sebagai tameng ketika KPK hendak turun untuk memeriksa dirinya," kata Gifly.