Bareskrim Polri Turun Tangan Selidiki Kebocoran Data Pemilih

Jakarta, Beritasatu.com - Bareskrim Polri telah mengidentifikasi adanya potensi kebocoran data pemilih pada situs kpu.go.id yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kebocoran ini diketahui setelah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan kegiatan patroli siber.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid A Bachtiar menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan KPU untuk menyelidiki dugaan kebocoran tersebut.

"Dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami, kami menemukan indikasi kebocoran data KPU. Saat ini, tim computer security incident response team (CSIRT) sedang bekerja sama dengan KPU untuk melakukan penyelidikan secara langsung," ungkap Vivid dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Rabu (29/11/2023).

Sebelumnya, perhatian masyarakat terfokus pada peretas anonim yang dikenal sebagai "Jimbo", yang mengeklaim berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari sana.

Akun tersebut telah membagikan 500.000 contoh data dalam satu unggahan di situs BreachForums, yang umumnya digunakan untuk memperjualbelikan data hasil peretasan.

Jimbo juga memvalidasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.

Dalam unggahan tersebut, Jimbo mengungkapkan bahwa dari 252 juta data yang diperolehnya, sejumlah data terduplikasi. Setelah melalui proses penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sejalan dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Data yang berhasil diakses oleh "Jimbo" mencakup informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, KPU terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Siber Pemilu untuk memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.

"Saat ini, kami sedang meminta bantuan dari Satgas Siber, yang saat ini dipimpin oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, di Gedung KPU, Jakarta, pada hari Selasa (28/11/2023).