Bareskrim Polri Temukan Dugaan Kebocoran Data Pemilih di Situs KPU

Rabu, 29 November 2023 | 11:34 WIB

Penulis: Ilham Oktafian | Editor: FMB

URL berhasil di salin.

Ilustrasi DPT (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri mengusut kasus dugaan pembobolan data pemilih Pemilu 2024 oleh peretas yang mengidentifikasi diri sebagai Jimbo.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan anggota kami," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar saat dikonfirmasi Rabu (29/11/2023).

Vivid menambahkan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan KPU terkait dugaan pembobolan data pemilih tersebut.

"Saat ini Tim computer security incident response team (CSIRT) sedang kordinasi langsung dengan KPU untuk berkordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," katanya.

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengeklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut. Akun "Jimbo" membagikan 500.000 data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums, yang biasanya digunakan untuk menjual data hasil peretasan.

Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan bahwa dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik, hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.

Data yang berhasil diakses mencakup informasi pribadi seperti NIK, KK, KTP, paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, dan kode TPS.

KPU terus berkoordinasi dengan Satgas Siber Pemilu, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), guna memastikan keamanan data pemilih menjelang Pemilu 2024. "Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata Betty Epsilon Idroos, anggota KPU RI.

KPU juga telah melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol.