Sri Mulyani Ungkap Kenaikan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 3,6 Triliun pada Februari 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 37,9 triliun hingga 29 Februari 2024. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp 34,3 triliun, yang artinya ada kenaikan Rp 3,6 triliun.

Kenaikan perlindungan sosial hingga Februari 2024 disoroti banyak pihak karena bersamaan dengan momentum pemilu dan adanya bantuan sosial tambahan seperti bantuan mitigasi pangan dan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan anggaran perlinsos pada 2023 karena Kementerian Sosial (Kemensos) harus melakukan penataan kembali kerja sama dengan perbankan dalam penyaluran bansos.

Terkait hal itu, realisasi perlinsos pada 28 Februari 2023 mengalami kontraksi 29,9% menjadi Rp 34,3 triliun dari periode yang sama pada 2022 sebesar Rp 48,9 triliun. Namun, dia menegaskan, pola penyaluran perlinsos dan bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya.

Apalagi, anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya.

"Ini yang menjelaskan terkait kenaikan dua bulan bansos Kemensos cukup tinggi karena baseline 2023 (yang lebih rendah) dari bansos Kemensos pada Januari-Februari akibat proses penataan kembali karena kerja sama Kemensos dan perbankan," ucap Sri Mulyani dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4/2024).

Jika diperinci, realisasi anggaran perlinsos sampai dengan 29 Februari 2024 terbagi dalam realisasi bansos mencapai Rp 12,8 triliun untuk penyaluran Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp 15,3 triliun, serta realisasi perlinsos lainnya mencapai Rp 9,8 triliun.

Dia mengatakan, alokasi anggaran perlinsos yang diajukan dalam RAPBN 2024 sebesar Rp 493,5 triliun. Namun, ditetapkan dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.

"Terjadinya peningkatan dari usulan pemerintah adalah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat," tutur Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pada 2023 terjadi kontraksi penyaluran bansos karena adanya pencairan anggaran yang terhambat karena permasalahan geografis di daerah. Ada penerima di daerah yang mengambil bansos pada akhir tahun.

"Jadi mohon maaf setelah kita dalami kan kenapa penyerapan itu kecil, ternyata ada daerah misalkan Aceh itu dia (penerima bansos) harus nyeberang karena tidak ada ATM. Mereka itu yang diterima paling banyak Rp 450.000, sedangkan untuk menyeberang (daerah) itu butuh Rp 600.000 sehingga mereka enggak ambil (bantuan sosial) atau diambil pada akhir tahun," ungkap Risma.