Anggota DPRD DKI: Layanan RSUD Buruk karena SDM dan Komunikasi

Jakarta, Beritasatu.com -  Layanan RSUD di Jakarta dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang seharusnya menjadi tumpuan utama bagi warga dalam mendapatkan layanan kesehatan terjangkau, justru kerap dikeluhkan karena buruknya pelayanan, terutama dalam hal komunikasi dan kekurangan tenaga medis.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyoroti dua persoalan utama yang menyebabkan buruknya layanan RSUD, yaitu minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dan lemahnya sistem komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pasien. Hal ini disampaikannya usai rapat evaluasi kinerja bersama Dinas Kesehatan DKI dan para direktur utama RSUD, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Menurut Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, banyak pasien mengeluhkan lamanya waktu tunggu saat pendaftaran, antrean dokter, hingga tindakan medis lanjutan. Ia menilai ketimpangan antara jumlah pasien dan tenaga medis menjadi penyebab utama.

“Di RSUD Cengkareng saat sidak, saya lihat langsung betapa kurangnya tenaga medis. Ini sangat berdampak pada layanan. Belum lagi komunikasi yang tidak jelas, calon pasien menumpuk tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Kenneth.

Ia menambahkan, selain kekurangan dokter spesialis dan perawat, layanan RSUD juga sering kali buruk karena birokrasi yang rumit. Banyak pasien, terutama lansia atau mereka yang kurang paham prosedur, merasa kebingungan saat datang ke rumah sakit. Tak jarang mereka harus menunggu berjam-jam di ruang transit tanpa penjelasan apa pun dari petugas.

"Pasien sering kali ditempatkan di ruang transit tanpa tahu itu ruang apa. Harusnya petugas jujur dan terbuka menjelaskan kondisinya, apakah menunggu kamar rawat atau akan dirujuk ke rumah sakit lain. Jangan dibiarkan begitu saja, baru bergerak saat ada anggota dewan datang," tegasnya.

Kent juga meminta pihak rumah sakit tidak segan melapor ke Dinas Kesehatan DKI atau berdiskusi dengan DPRD jika membutuhkan tambahan tenaga medis. Sebab, menurutnya, distribusi SDM di RSUD masih belum merata. Banyak dokter spesialis menumpuk di RSUD besar, sementara rumah sakit lain kekurangan staf.

Masalah internal seperti ego sektoral dan lemahnya kepemimpinan juga dinilai ikut memperburuk layanan RSUD. Kent bahkan menyarankan agar direktur utama RSUD yang dinilai tak mampu mengelola rumah sakit bisa diganti.

"Kalau sudah tidak mampu menjalankan fungsi manajerial, ya lebih baik diganti. Kita bisa rekomendasikan ke Gubernur agar dilakukan rotasi. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena masalah internal rumah sakit," ucap Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Untuk memperbaiki layanan RSUD, Kent mendesak Dinas Kesehatan DKI melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, sistem manajemen yang lebih baik, komunikasi yang terbuka kepada masyarakat, penambahan tenaga medis, serta modernisasi fasilitas perlu segera dilakukan. Tanpa pembenahan serius, layanan RSUD di Jakarta akan terus dikeluhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

"Layanan RSUD harus benar-benar menjadi wajah pelayanan publik yang ramah dan responsif, bukan malah menambah beban warga. Ini soal hak dasar masyarakat yang harus kita jaga bersama," pungkas Kenneth.