Kemkeu Akui Target Pertumbuhan 6,5 Persen Sulit Tercapai

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui pemerintah akan sulit untuk mencapai angka pertumbuhan 6,5 persen pada tahun 2013 ini mengingat dampak perlambatan ekonomi global semakin terasa.

Padahal angka tersebut lebih rendah dibandingkan target pemerintah dalam asumsi makro Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2013 yang mencapai 6,8 persen.

"Jadi karena ada koreksi dalam pertumbuhan perekonomian global tentu kita tidak bisa terlepas dari pengaruh tadi. Angka 6,5 persen itu pun bukan angka yang mudah akan kita capai," ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar dikantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (27/3).

Mahendra menjelaskan, posisi perekonomian Indonesia harus bisa mencerminkan perubahan yang terjadi, terutama terkait perlambatan ekonomi global. Apabila tidak, maka perekonomian nasional dipastikan tidak akan kredibel.

Untuk itu semua pihak, diharapkan bekerja keras guna mencapai target pertumbuhan tersebut. Selain mewaspadai perkembangan ekonomi global, katanya, perkembangan dalam negeri juga harus dijaga, baik dari sisi keberlanjutan fiskal maupun momentum pertumbuhannya.

"Ini yang saya harapkan supaya juga kita melihatnya tadi sebagai satu target yang harus diupayakan dengan kerja keras. Belum tentu perkembangan di global saja yang menentukan, tentu perkembangan di dalam negeripun harus kita jaga baik," imbuhnya..

Mahendra juga mengatakan, harga-harga komoditas utama ekspor diprediksi belum akan menguat, justeru beberapa diantaranya semakin melemah karena permintaan belum kuat. Sebaliknya untuk investasi, dia berharap momentum utama investasi langsung tetap bisa terjaga dan meningkat.

Hal ini karena banyak investasi langsung yang masuk merespon pertumbuhan permintaan dalam negeri yang kuat. Untuk itu dia ingin supaya iklim investasi yang ada bisa terus dipertahankan dan diperbaiki.

"Termasuk infrastruktur maupun juga pelayanan. Dua hal ini memang akan sangat menentukan di luar konsumsi masyarakat yang juga nampaknya masih akan kuat," katanya.

Menurutnya, kunci utamanya adalah pada pengeluaran pemerintah, yakni belanja modal dan belanja barang yang hingga kini belum optimal.