Penyerapan dana Komisi Aids dipertanyakan

Rabu, 27 Oktober 2010 | 16:40 WIB

Penulis: Maria Gabrielle/ Said Mashur | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Komisi itu dinilai tidak transparan, karena selain menerima anggaran dari pemerintah juga menerima dana internasional.

Pemantau kesehatan reproduksi dan Aids PBB, Ungass-Aids mempertanyakan penyerapan anggaran oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional karena komisi itu banyak mengumpulkan dana-dana bantuan internasional.

"Kami melihat KPAN masih kurang transparan dalam pengelolaan dana global fund," kata Aditya Wardana, Kordinator Ungass-Aids, di Jakarta, hari ini.

Mekanisme pengumpulan dana di Komisi Aids menurut Aditya berawal ketika UN Aids membuat petunjuk tentang dewan pemantau pada 2006. Petunjuk itulah yang kemudian ditafsirkan bahwa Komisi Aids adalah satu-satunya lembaga dana bagi LSM-LSM Aids di Indonesia.

Akibatnya, ada ketergantungan dari LSM-LSM itu kepada Komisi Aids, karena mereka kesulitan mencari donor internasional. "Kami [Ungass] mau menyadarkan Komisi Aids dan duduk bersama memperbaiki hal ini," kata Aditya.

Data dari Unggas-Aids menyebutkan, anggaran untuk penanggulangan Aids pada tahun ini mencapai US$ 50,8 juta. Sekitar 60 persen dari anggaran itu berasal dari sumbangan lembaga internasional.

Menurut Sekretaris Komisi Aids, Nafsiah Mboi, komisinya selalu transparan soal dana penanggulangan Aids dan tidak pernah menghalangi LSM-LSM Adis Indonesia untuk mendapatkan dana langsung dari donor internasional.

"Mungkin pendekatan kami masih pragmatis dan masih banyak kekurangan tapi saya rasa kami sangat transparan, tidak ada yang datang ke kantor, lalu tidak kami kasih data," kata Nafsiah.

Menurutnya, anggaran dari pemerintah untuk Komisi Aids memang meningkat tapi karena jumlah pengidap Aids juga meningkat, pihaknya memutuskan mencari dana dari lembaga internasional.

Paling cepat

Mengutip data Kementerian Kesehatan, Nafsiah mengatakan Indonesia merupakan negara yang epidemi Aids-nya paling cepat berkembang. Dalam waktu empat tahun mendatang, jumlah pengidap HIV/Aids di Indonesia diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat dari jumlah tahun 2008 yang sekitar 277 ribu orang.

Komisi Aids karena itu melakukan strategi rencana aksi nasional penanggulanga Aids 2010-2014 dengan anggaran sekitar Rp 1,52 triliun. "Mulai tahun depan, masyarakat bisa ikut memantau evaluasi program ini," kata Nafsiah.

Anggaran untuk program itu, akan meningkat setiap tahun, masing-masing menjadi Rp 1,85 triliun [2011], Rp 2,14 triliun [2012], Rp 2,2 triliun [2013] dan Rp 2,462 triliun [2014].