KEN Juga Rekomendasikan Keberadaan Dua Tim Kerja Khusus

Jakarta - Jika terhadap upaya menjaga stabilitas finansial, Komite Ekonomi Nasional (KEN) memiliki beberapa poin rekomendasi khusus, maka sejumlah poin rekomendasi lainnya lebih diarahkan sebagai langkah-langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan eksternal, internal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang menarik, dua di antara poin kebijakan yang diusulkan itu terkait dengan pembentukan dua tim kerja (task force) khusus yang dinilai diperlukan di pemerintahan.

Sebagaimana rilis "Prospek Ekonomi Indonesia 2014" yang digelar hari ini, Selasa (3/12), di Jakarta, pihak KEN sebelumnya menyatakan menyadari bahwa kebijakan yang diambil dan berfokus kepada dua permasalahan struktural tidak akan mungkin membuahkan hasil yang instan. Namun begitu, kebijakan yang direkomendasikan itu harus dimulai dari sekarang, agar dapat dipetik hasilnya dalam satu, dua, atau bahkan tiga tahun ke depan.

Adapun langkah-langkah atau kebijakan yang direkomendasikan oleh KEN tersebut, antara lain berupa, pertama, kebijakan yang berfokus untuk mendorong ekspor dan daya saing barang manufaktur. Yang kedua adalah kebijakan mengurangi ketergantungan terhadap impor barang konsumsi dan minyak, serta berikutnya, kebijakan untuk memperbesar aliran investasi modal langsung (bukan investasi portofolio).

KEN kemudian juga merekomendasikan langkah kebijakan pemberian insentif pajak bagi yang menanamkan kembali hasil profitnya di Indonesia, serta pemberian keringanan pajak bagi (kalangan) swasta Indonesia yang membawa kembali uangnya ke Indonesia. Kemudian, direkomendasikan juga adanya kebijakan untuk mengatasi tingginya inflasi dan ketidakseimbangan internal.

Pembentukan task force (tim kerja) khusus dalam rangka menjawab persoalan neraca berjalan dalam jangka pendek, merupakan salah satu dari poin rekomendasi berikutnya oleh KEN. Sementara di bagian lain, KEN pun merekomendasikan agar dibentuk tim kerja khusus infrastruktur yang diketuai sendiri oleh Presiden dan Wapres.

Selanjutnya, KEN merekomendasikan pula untuk mengefektifkan kebijakan fiskal, serta mengurangi kebocoran dan alokasi belanja yang tidak efisien, termasuk dengan pengurangan anggaran perjalanan, rapat, seminar dan lain-lain. Lalu, direkomendasikan agar dibuat rencana pengurangan subsidi energi secara bertahap, yang pada saat sama harus disertai dengan rencana dan strategi ketahanan energi untuk jangka panjang.

Rekomendasi lainnya yang dirumuskan KEN adalah melakukan realokasi dana belanja pemerintah ke sektor yang lebih produktif. Terakhir, KEN pun menyarankan adanya langkah antisipatif terhadap kemungkinan pemburukan ekonomi yang berkepanjangan. Termasuk dalam hal ini adalah penyempurnaan jaring pengaman sosial, langkah tegas reformasi struktural, koordinasi erat terutama antara pemerintah dan BI dalam hal kebijakan, serta koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan DPR dan dengan para pimpinan parpol.