Kenaikan Elpiji Memukul Ekonomi Rakyat

Jakarta - Kenaikan harga elpiji akan benar-benar memukul ekonomi rakyat terutama yang berada di sektor usaha kecil menengah (UKM) dan sektor informal. Seperti warteg, tukang gorengan, warung makan kecil, dan lain-lain.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Subang, Majalengka dan Sumedang, Maruarar Sirait, meminta Presiden SBY untuk membatalkan kenaikan harga LPG ini.

"Bila tidak, maka hampir bisa dipastikan akan memicu gejolak di masyarakat. Nanti akan ada pengangguran baru dan orang miskin baru akibat dampak kenaikan harga ini," kata Maruarar Sirait, yang merupakan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, di Jakarta, Senin (6/1).

Putra politisi Sabam Sirait itu menambahkan bahwa inflasi juga sedang terus terjadi dan meningkat setiap tahun. Kenaikan harga elpiji pasti akan semakin memberatkan karena di saat yang bersamaan pendapatan masyarakat belum tentu bertambah.

Atas kondisi itu, dia menilai perlunya sebuah kebijaksanaan dari sang presiden untuk tak menaikkan harga elpiji. Masyarakat sendiri sebenarnya sudah berkorban mengikuti keinginan Pemerintah untuk rela beralih dari bahan bakar minyak ke gas.

"Karenanya mensubsidi elpiji bagi rakyat merupakan suatu keniscayaan," imbuhnya.

Dia melanjutkan, agar Pertamina dan negara tak merugi terkait subsidi, bisa dilakukan dengan mekanisme subsidi silang. Yakni, memotong anggaran operasi pejabat pemerintah, seperti anggaran kunjungan ke luar negeri atau perjalanan dinas lainnya.

Di saat yang sama, pemerintah harus meningkatkan pajak batubara, pajak barang mewah, serta bea cukai rokok dan minuman beralkohol.

"Itu semua menjadi penerimaan baru bagi negara sehingga negara bisa mensubsdi elpiji kepada rakyat," ujar Maruarar.