BP Migas Setuju PLN Impor Gas

Pasokan dari dalam negeri tidak mencukupi

Setelah pemerintah memberi lampu hijau kepada PT PLN untuk melakukan impor gas, kali ini giliran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang memberikan persetujuan.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Sekuriti dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana, saat ditemui di Jakarta, Senin, terkait dengan kemungkinan PLN mengimpor gas karena harganya dinilai lebih murah dibandingkan dengan harga domestik.

"Impor gas, silakan saja. Itu kan fasilitas hilir yang diimpor. Tapi PLN harus punya dulu 'receiving terminal' LNG-nya dulu," kata Gde.

Menurut Gde, selain harus tersedianya "receiving terminal" LNG, impor gas boleh saja dilakukan jika memang harga gas itu lebih lebih murah dari harga domestik.

Selain itu, katanya, rencana impor gas juga menjadi urusan bisnis PLN. "Kalau bisa impor lebih murah kenapa tidak, silakan saja. Itu kan kepentingan bisnis saja. BP Migas juga sudah memberitahukan bahwa posisi kita mendukung PLN atau pihak lain yang ingin impor," ujar Gde.

Secara terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan rencana impor gas oleh PLN dianggap sebagai langkah yang tepat. Hal itu mengingat pasokan dari dalam negeri tidak mencukupi.

"Asal itu dilakukan dengan cerdas dan perjanjian itu tidak merugikan rakyat, maka impor gas itu tidak diharamkan," kata Widjajono.

Selain harus cermat dan tidak merugikan rakyat, lanjut dia, sebisa mungkin harga gas impor tersebut lebih murah dan mendapatkan potongan harga (diskon) atau di bawah harga gas domestik.

"Silakan saja, kalau itu memang hal itu membuat kinerja PLN jadi lebih maksimal," tukasnya.