3-5 Tahun Lagi Pertumbuhan Ekonomi Bisa 8%

Jakarta - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah akan menggejot sektor perpajakan dan ekspor untuk menekan defisit transaksi berjalan. Pemerintah juga memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 mencapai 5,8 persen, 2016 mencapai 6 persen, dan 2017 sampai 2019 bisa tumbuh 7-8 persen.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kesuksesan RPJMN 2015-2019 tidak terlepas dari sumber pendanaan yang hebat dan tepat sasaran. "Sumber pendanaan yang hebat tercermin dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kuat serta defisit anggaran yang terkendali," kata Menkeu dalam "Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019" di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Bambang mengatakan pemerintah juga akan terus menjaga defisit anggaran agar lebih terkendali. Pada tahun 2019, defisit anggaran ditargetkan mencapai 1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menggenjot pajak dan ekspor. "Pajak merupakan instrumen penerimaan negara yang harus ditingkatkan," kata dia.

Pada tahun 2015, pemerintah fokus pada penegakan hukum (law enforcement) bagi pengemplang pajak, pada 2016 sampai 2019 akan mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mendorong penerimaan seperti tax amnesty atau sunset policy.

Selain itu, Kementerian keuangan juga akan mengeluarkan peraturan pajak yang mewajibkan setiap transaksi bisnis yang bernilai lebih dari Rp 100 juta atau Rp 200 juta mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Peraturan ini akan masuk ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan awal tahun depan. "Semua upaya akan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujar dia.

Selain meningkatkan penerimaan pajak, Menkeu mengatakan pemerintah juga akan terus mendorong pertumbuhan ekspor Tahun 2015 adalah tahun terberat bagi perekonomian nasional karena Tiongkok mengalami pelemahan sehingga mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Untuk mempertahankan kinerja ekspor di tengah ketidakpastian global, pemerintah berencana memberikan insentif berupa tax allowance atau tax holiday kepada perusahaan yang berorientasi ekspor. "Pemerintah akan terus memperkuat pasar ekspor di negara baru seperti Amerika Serikat (AS)," kata dia.

Bambang mengatakan, dalam lima tahun ke depan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih difokuskan untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dikurangi.

"Jika belanja negara difokuskan pada pendidikan dan kesehatan maka kesejahteraan rakyat akan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan terwujud," kata dia.