Pengaturan BBM, Pemerintah Dituduh Layani Kepentingan Asing

Banyak pihak yang selama ini mencurigai upaya meniadakan subsidi  BBM didasari pola pikir neolib.

Pemerintah diduga 'melayani' kepentingan perusahaan asing untuk merebut pasar dalam negeri melalui kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
 
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, hari ini, Wakil Ketua  Komisi VI DPR yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, BUMN, dan  Koperasi, Aria Bima, menduga kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi berpotensi menjadi prakondisi penjataan subsidi BBM bagi rakyat.

Politisi asal PDI Perjuangan itu khawatir kebijakan itu hanya menjadi prakondisi untuk meniadakan subsidi BBM sama sekali. Banyak pihak yang selama ini mencurigai upaya meniadakan subsidi  BBM didasari pola pikir neolib, yakni keinginan untuk menyerahkan harga  BBM kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Tujuannya, kata Aria Bima, agar akses investor asing lebih kompetitif.
 
Sebab, Aria menyatakan jaringan SPBU milik asing seperti Shell (Inggris), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis) telah  masuk Indonesia. "Akan tetapi, mereka tak bisa berkembang lantaran kalah bersaing dengan SPBU yang menjual BBM bersubsidi dari Pertamina. Maka, jika upaya meniadakan subsidi BBM kembali terjadi, Pemerintah tidak lebih dari  sekadar melayani kepentingan investor asing," jelas Aria Bima.
 
Padahal, kata dia, mobil-mobil pribadi di Indonesia banyak yang  berfungsi sebagai alat produksi bagi pemiliknya, seperti untuk sarana  angkutan pedagang keliling, pedagang pasar tradisional, dan sarana  angkutan panen petani di desa-desa.
 
Sebenarnya pemerintah bisa mencari solusi dengan pembatasan BBM dengan menyasar mobil pribadi dengan kapasitas mesin (cc) besar, bukan untuk seluruh mobil  yang berplat hitam.
 
Aria mengatakan, Pemerintah harus memahami pembatasan BBM  bersubsidi atau menaikkan harga BBM dan memiliki efek berantai termasuk menurunnya daya beli rakyat. Itu akan berakibat pada pemiskinan dan rakyat merasa kurang diperhatikan.