Menteri Marwan: Transmigrasi Terbukti Ciptakan Pemerataan Pembangunan

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar menyatakan Pemerintah ingin transmigrasi menjadi salah satu jalan utama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Transmigrasi akan menyediakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah khususnya di kawasan timur Indonesia yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan.

"Pembangunan jangan hanya terkonsentrasi di pulau Jawa atau di kota-kota besar saja, tapi harus merata di seluruh pelosok Indonesia sehingga kesejahteraan bisa dinikmati seluruh rakyat, insya Allah hal itu bisa kita wujudkan melalui program transmigrasi yang akan kita optimalkan pelaksanaannya," ujar Menteri Marwan dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Menurutnya, pemerataan kesejahteraan diwujudkan melalui pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan. Seperti wilayah terpencil yang tidak berpenghuni atau minim penduduknya. Sementara keberadaan penduduk merupakan faktor utama pembangunan di suatu wilayah.

"Melalui transmigrasi yang menempatkan penduduk secara permanen, pembangunan di wilayah tersebut akan semakin mudah dilaksanakan," kata dia.

"Program transmigrasi adalah solusi paling tepat, karena orang tidak hanya diajak pindah tapi diajak membangun wilayah baru tersebut menjadi wilayah yang aman nyaman dihuni, berkembang ekonominya, mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya dan masyarakat wilayah sekitarnya."

Selama ini, Politikus PKB itu mengatakan transmigrasi secara nyata telah berhasil membangun wilayah-wilayah terpencil di luar Jawa. Kawasan itu menjadi kawasan pertanian yang tumbuh menjadi sentra-sentra produksi, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang menggerakkan ekonomi wilayah-wilayah sekitarnya.

Dari pusat pertumbuhan baru tersebut bahkan terbentuk pusat pemerintahan baru, tercatat sebanyak 1.168 desa, 385 kecamatan serta 104 kabupaten/kota baru. Bahkan dua ibukota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi. Yaitu Mamuju yang menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Salor atau Bulungan yang menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Dia menekankan, penyelenggaraan transmigrasi berhasil menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru yang manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh warga transmigran pendatang. Tetapi juga dirasakan oleh warga asli yang ikut bekerja, berusaha, berpenghasilan, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih merata.

Marwan menegaskan transmigrasi telah menjadi bagian strategis dalam upaya Pemerintah mengurangi angka kesenjangan pendapatan (gini ratio) sebanyak 0,05 persen dari angka sebelumnya 0,41 menjadi 0,36 selama 5 tahun ke depan.

"Transmigrasi menjadi program andalan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah, meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat di berbagai daerah, dengan kesejahteraan yang makin merata di seluruh wilayah tanah air, maka kesenjangan sosial ekonomi juga akan makin menyempit," kata dia.