Kinerja Jokowi Sejauh Ini Dinilai Positif (3-Habis)

Migas
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Tumiran mendukung kebijakan pemangkasan subsidi BBM untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dia meminta penghematan dana subsidi tersebut juga dialokasikan untuk infrastruktur energi. Dengan demikian, kemandirian dan ketahanan energi nasional bisa tercapai.

Tumiran juga mendukung rencana likuidasi Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Namun, dia meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan kemampuan dalam melakukan transaksi minyak.

"Kami berharap, dengan pembubaran Petral, biaya pengadaan minyak menjadi yang sebenarnya (real cost). Jangan sampai efisiensi pengadaan minyak itu juga hanya sebatas pada hilangnya keuntungan (profit) Petral. Harus ada terobosan membeli minyak langsung ke negara penghasil. Ini seperti Tiongkok yang membeli gas Tangguh dari Indonesia dengan harga murah," tuturnya.

Sedangkan Carmelita Hartoto berharap, pemerintahan Jokowi konsisten terharap program-program yang dilaksanakannya. Selain itu, perlu dipertegas pemusatan koordinasi di bawah satu kementerian tertentu untuk mengatur sektor tertentu.

"Kinerja Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah cukup baik. Mereka mulai merombak orang-orang dan kebijakan yang tidak tepat menjadi lebih sesuai. Tetapi, saat ini, masih ada kementerian lain yang ikut-ikutan ngomong, sehingga masyarakat menjadi bingung. Pengusaha juga was-was jangan-jangan kebijakan akan berubah sewaktu-waktu," papar Carmelita.

Kemaritiman
Sementara itu, di Ambon, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, pengembangan ekonomi berbasis maritim yang diusung Jokowi merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren melambat dalam beberapa tahun terakhir dan pada kuartal I-2015 menjadi 4,7 persen. Selain dipengaruhi faktor eksternal terkait pemulihan ekonomi global, perlambatan ini juga dikarenakan persoalan sisi domestik. Perekonomian dalam negeri menghadapi persoalan struktural di sektor riil.

"Menghadapi kondisi tersebut, upaya pengembangan ekonomi berbasis maritim merupakan terobosan yang tepat," kata Agus Marto usai rakor bertema Kebangkitan Maritim di Ambon, Maluku, Senin (25/5).

Ia menjelaskan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi (rakor) kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim. Rakor menghasilkan sejumlah komitmen.

Komitmen itu antara lain memperkuat road map pengembangan maritim yang terintegrasi, serta memperkuat monitoring dan koordinasi pengembangan ekonomi berbasis maritim. Selain itu, memperkuat upaya mendorong pembiayaan ke sektor maritim, baik dari bank maupun nonbank.

Terkait pemenuhan kebutuhan bahan pangan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, Kementerian Perdagangan dapat menjaga suplai bahan pokok di berbagai daerah di Tanah Air. Ia juga menjamin bahwa ketersediaan kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan aman.

"Yang penting‎ adalah suplai kebutuhan bahan pokok itu bisa dijamin. Kami bisa menjaga suplainya," kata Mendag usai rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5).

Rapat yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla itu membahas sejumlah agenda terkait peningkatan kesejahteraan nelayan, petani, pengembangan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan ketersediaan bahan bakar menjelang Lebaran. Pada rapat itu, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para menterinya agar memastikan ketersediaan bahan pokok tercukupi menjelang dan selama Bulan Puasa.

"P‎uasa dan Lebaran sudah dekat. Pelayanan kebutuhan pokok rakyat harus betul-betul dihitung, mulai dikalkukasi, dan harus siap. Saya nanti minta kemajuan kerja dari masing-masing kementerian," katanya.