Sesuai Perkiraan, BI Rate Tetap di 6%

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate sebesar 6%, sesuai dengan perkiraan ekonom. Suku bunga deposit facility juga dipertahankan sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility 6,75% dalam rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% adalah konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stabilitas, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024.

"Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Perry Warjiyo, Kamis (21/12/2023).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makroprudensial longgar terus dijalankan melalui penguatan implementasi kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dan penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.

Perry mengatakan BI akan terus menempuh kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Sementara itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.

"Penguatan bauran kebijakan moneter, sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutur Perry.

Sebelumnya, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan di 6%. Namun, seiring dengan potensi inflasi yang disumbang oleh harga pangan dan potensi dari peningkatan permintaan di kuartal I-2024, BI masih memiliki peluang untuk menaikkan suku bunga acuan pada tahun 2024.

"Hal ini akan bergantung pada kondisi inflasi pangan yang terjadi dan kondisi geopolitik berkembang di tahun depan," tutur Yusuf.

Dia mengatakan pada  2024 tidak hanya Indonesia yang menyelenggarakan pemilu, tetapi juga negara-negara lain juga melaksanakan pemilu salah satunya India. Unsur tahun politik itu kerap dikaitkan dengan aspek ketidakpastian sehingga investor cenderung untuk memegang safe asset dalam bentuk dolar AS. Sehingga mendorong keluarnya aliran modal asing (capital outflow) dari negara emerging market termasuk Indonesia ke Amerika Serikat.

Ketika itu terjadi, nilai tukar rupiah bisa terdepresiasi dan akhirnya ikut mempengaruhi inflasi. Ketika inflasi terdampak, maka hal yang perlu diperhatikan ke depan terkait kebijakan suku bunga.

"Saya kira itu juga akan ikut mempengaruhi kondisi pasar keuangan dan berdampak terhadap capital outflow dari negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Jika itu terjadi, maka akan mendorong depresiasi rupiah sehingga ada potensi BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan masih cukup lebar," terang Yusuf.