Inflasi Mengintai, BI Disarankan Tahan Suku Bunga

Jakarta, Beritasatu.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global. Karena itu, Bank Indonesia disarankan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 16–17 Maret 2026.

Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai kebijakan menahan suku bunga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah meningkatnya risiko inflasi akibat konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.

“Kami berpandangan Bank Indonesia sebaiknya mempertahankan BI Rate pada level 4,75% guna menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi,” ujar Riefky dalam riset LPEM FEB UI, dikutip Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga energi global. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tambahan tekanan inflasi impor bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, faktor musiman selama Ramadan juga diperkirakan mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama bahan pangan dan layanan transportasi.

Riefky menambahkan, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Apabila Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan, selisih suku bunga dengan negara lain bisa semakin sempit dan berpotensi memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang saat ini tengah melemah.

Pada Selasa (17/3/2026) siang, rupiah kembali melemah 12 poin atau 0,07% ke level 16.985 per dolar AS.

Menurut Riefky, pelemahan rupiah terjadi akibat kombinasi sentimen negatif dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, konflik geopolitik meningkatkan ketidakpastian pasar. Sementara dari dalam negeri, pasar mulai mencermati kredibilitas fiskal pemerintah, termasuk munculnya sentimen terkait potensi pelebaran batas defisit anggaran 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia perlu tetap bersikap prudent, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, dan terus menunjukkan independensi kelembagaannya,” tutup Riefky.