ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kemendagri dan OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Daerah

Selasa, 11 Juni 2024 | 10:35 WIB
TD
IC
Penulis: Thresa Sandra Desfika | Editor: CAH
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan (Istimewa/Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melakukan langkah strategis mendorong percepatan perekonomian.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan mengatakan keuangan merupakan salah satu kunci mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah. 

“Guna mendukung nawacita Presiden Joko Widodo, TPAKD mendorong percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah dalam upaya pencapaian tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024,” ungkap Horas di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

ADVERTISEMENT

Ia menambahkan, TPAKD secara aktif telah terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menjaga dan mempercepat pergerakan roda perekonomian melalui skema-skema pembiayaan aplikatif.

“Peranan TPAKD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi sangat penting. TPKAD menjadi penghubung dalam menjaga sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah maupun lembaga jasa keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.

Hal ini dikatakannya penting diimplementasikan sebab akan menjadi kekuatan yang besar untuk membantu masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM adalah sebanyak 64.334 juta unit. Pemerintah juga mendorong percepatan perekonomian melalui program kredit usaha rakyat (KUR). TPAKD ini menjadi perlu dan strategis dalam mendorong perekonomian," ujar Maurits.

Maurits juga meminta pemda untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung pemulihan ekonomi serta pelayanan masyarakat. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Indef Minta Kemenkeu dan Kemendagri Sinkronkan Data Dana Mengendap

Indef Minta Kemenkeu dan Kemendagri Sinkronkan Data Dana Mengendap

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon