DPR Setujui RAPBN 2026, Belanja Negara Tembus Rp 3.820 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Paripurna DPR menyetujui hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. 

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid membacakan hasil pembahasan yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

“Pada Rapat Kerja 22 Juli 2025, seluruh laporan panitia kerja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah dan BI dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKAP 2026. Ini akan menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya,” ujar Jazilul.

Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,71% hingga 12,31% dari produk domestik bruto (PDB). Rinciannya, pendapatan perpajakan 10,08%-10,54%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1,63%-1,76%, dan hibah 0,002%-0,003%.

Belanja negara ditetapkan pada kisaran 14,19% hingga 14,83% dari PDB, dengan belanja pemerintah pusat 11,41%-11,94%, dan transfer ke daerah 2,78%-2,89%.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan bahwa belanja negara pada 2026 diperkirakan meningkat Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun, setara dengan 14,19%-14,83% dari PDB.

“Belanja APBN kita tahun depan itu sekitar Rp 3.800 triliun sampai Rp 3.820 triliun, masih dalam range asumsinya,” kata Said kepada media di Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Meski belanja negara meningkat, pemerintah dan DPR tetap menjaga konsolidasi fiskal dengan menetapkan defisit anggaran sebesar 2,48% hingga 2,53% dari PDB.

Pendapatan negara diproyeksikan 11,71%-12,31% dari PDB, sementara keseimbangan primer berada di kisaran negatif 0,18% hingga 0,22%.