Belanja Negara 2026 Fokus ke Layanan Publik dan Ketahanan Pangan

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan arah belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk memperkuat layanan publik, menurunkan tingkat kemiskinan, serta menjaga ketahanan pangan.

Belanja negara diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pembangunan sektor-sektor strategis nasional.

Penetapan arah belanja ini merupakan bagian dari hasil pembahasan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid menegaskan, belanja negara akan dilakukan secara berkualitas dan efisien.

“Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2026 diarahkan untuk belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat,” ujar Jazilul dalam pidatonya di sidang paripurna.

Total belanja negara dirancang sebesar 14,19%–14,83% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 11,41%–11,94% dan transfer ke daerah sebesar 2,78%–2,89%.

Anggaran difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta subsidi tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan.

Di sektor ketahanan pangan, belanja negara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas harga, dan mendorong kesejahteraan petani serta nelayan.

Di sektor energi, anggaran akan digunakan untuk peningkatan lifting minyak dan gas bumi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Sementara di bidang pendidikan, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran antisipatif untuk kebutuhan mendesak, penanggulangan bencana, dan pengendalian harga energi serta pangan. Seluruh kebijakan belanja diselaraskan dengan prioritas nasional serta strategi pembangunan jangka pendek hingga menengah.

Jazilul menegaskan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan belanja negara guna memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Belanja diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional, mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.