Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Ingin Bergantung pada Energi Asing

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan potensi sumber daya dalam negeri untuk memperkuat perekonomian nasional. Ia menekankan Indonesia tidak ingin bergantung pada pihak asing, terutama dalam sektor energi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo merespons isu ketahanan energi global yang memanas seiring konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

Menurutnya, krisis yang terjadi di kawasan Timur Tengah menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Prabowo menilai Indonesia memiliki posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan sejumlah negara lain karena didukung sumber daya energi domestik.

Indonesia, kata dia, memiliki komoditas energi seperti minyak sawit dan batu bara yang dapat membantu menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel.

“Jika kita berhasil melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan menjadi sangat, sangat tidak bergantung pada sumber eksternal,” ujar Prabowo dalam wawancaranya dengan Bloomberg yang dikutip dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Senin (16/3/2026).

Salah satu proyek energi baru dan terbarukan yang tengah dipercepat pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).

Prabowo menargetkan proyek PLTS berkapasitas 100 GW tersebut dapat rampung dalam waktu dua tahun. Ia juga telah menginstruksikan satuan tugas energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) untuk mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.

Selain pengembangan energi listrik, pemerintah juga menyiapkan sumber energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak (BBM). Energi tersebut akan berasal dari berbagai komoditas dalam negeri seperti kelapa sawit, tebu, singkong, serta jagung yang dapat diolah menjadi bioetanol dan biofuel.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan aturan batas defisit tersebut tidak akan diubah, kecuali jika Indonesia menghadapi kondisi darurat yang sangat besar.

“Batas defisit adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan tersebut kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” kata Prabowo.

Prabowo menambahkan pemerintah akan terus bekerja keras menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% meskipun ekonomi global sedang menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri guna memperkuat ketahanan nasional sekaligus menekan defisit anggaran.