Timur Tengah Membara, Indonesia Merana

Jakarta, Beritasatu.com - Ketegangan di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu kekhawatiran pasar energi global. Kondisi ini bisa menimbulkan tekanan berlapis bagi ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas alam cair (LNG), mulai dari risiko inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya biaya produksi di dalam negeri. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah perlu melakukan mitigasi secara tepat. 

Timur Tengah merupakan pusat produksi dan jalur distribusi minyak dunia. Konflik yang membara di kawasan ini, disertai pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz telah mengganggu pasokan energi yang mengakibatkan melambungnya harga minyak global ke rekor tertinggi dan meningkatkan biaya logistik.

Indonesia turut merasakan dampak kenaikan biaya impor bahan bakar minyak (BBM), sehingga berpotensi menambah beban anggaran negara untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Pemerintah sudah mulai mempertimbangkan menaikkan harga BBM subsidi apabila harga minyak dunia terus melonjak dan melampaui kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat buka puasa bersama dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Hasil perhitungan Kementerian Keuangan, defisit APBN bisa mencapai 3,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila harga minyak dunia bertahan pada level US$ 92 per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Langkah mitigasi akan diambil agar tekanan harga minyak dunia tidak memperlebar defisit APBN.

Selain penyesuaian harga BBM, opsi lain yang juga tersedia adalah realokasi belanja negara. Sejumlah anggaran program yang memiliki tingkat urgensi rendah bisa digeser untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fiskal. Sedangkan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas belanja.

Purbaya mengatakan Indonesia pernah menghadapi tekanan harga minyak dunia yang lebih besar sebelumnya dengan rekor harga minyak mencapai sekitar US$ 150 per barel. Perekonomian nasional ternyata tetap mampu bertahan menghadapi tekanan tersebut. Dia pun optimistis Indonesia kembali bisa bertahan dan melewati tekanan akibat gejolak harga minyak kali ini.

“Kita punya pengalaman,” ujarnya.

Pada sisi lain, masyarakat mulai khawatir dengan krisis energi, sehingga terjadi pembelian panik atau panic buying, meski pemerintah sudah berulang kali menyatakan stok BBM nasional aman. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah diserbu warga untuk mendapatkan BBM sehingga terjadi antrean panjang.

Sikap pemerintah yang mempertimbangkan menaikkan harga BBM jenis tertentu menimbulkan keresahan. Pasalnya, kenaikan harga BBM menimbulkan efek berantai. Biaya transportasi, logistik, dan distribusi barang, akan lebih mahal. Harga barang dan jasa bakal turut melonjak, sehingga akan memicu inflasi dan menekan daya beli. Pertumbuhan ekonomi bisa terganggu.

Untuk meredam kekhawatiran warga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite, setidaknya sampai hari raya Idulfitri 1447 Hijriah, meskipun harga minyak dunia sudah menembus US$ 118 per barel.

“Sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa takut, karena sampai dengan hari raya ini insyaallah enggak ada kenaikan harga BBM subsidi,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Bahlil mengatakan pasokan BBM untuk kebutuhan Ramadan maupun Lebaran 2026 akan terjamin. Persediaannya aman sampai 23 hari sesuai standar penyimpanan saat ini dan terus rutin dipasok. Dia pun meminta masyarakat tidak panik.

APBN Bisa Jebol

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Hakam Naja mengingatkan lonjakan harga minyak dunia akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz bisa membuat APBN jebol karena besarnya tekanan terhadap fiskal negara.

“Penutupan Selat Hormuz akan meningkatkan tensi dan eskalasi konflik yang dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia,” ujar Hakam, Minggu (8/3/2026).

Level harga minyak dunia saat ini sudah menembus asumsi makro APBN, yakni sekitar US$ 70 per barel. Menurutnya, setiap ada kenaikan sebesar US$ 1 per barel berpotensi meningkatkan defisit anggaran sekitar Rp 6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati US$ 100 per barel, maka defisit APBN terhadap PDB berpotensi mendekati 4%, melampaui batas 3% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Hakam mengusulkan sejumlah langkah kebijakan apabila konflik terus berlangsung dan harga minyak dunia semakin melonjak.

Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan dengan memfokuskan belanja pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.

Kedua, ketergantungan terhadap konsumsi minyak perlu dikurangi melalui percepatan program konversi energi menuju energi baru dan terbarukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga air (PLTA), serta tenaga angin (PLTB) sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik berbasis diesel.

Selain itu, pemanfaatan kendaraan listrik seperti sepeda motor, mobil, serta transportasi publik berbasis listrik dinilai perlu diperluas melalui pemberian insentif, termasuk dukungan fasilitas pengisian daya seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Ketiga, pemerintah juga perlu menggencarkan stimulus ekonomi agar perekonomian domestik tidak terpuruk akibat ketidakpastian global. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui deregulasi berbagai aturan yang menghambat kegiatan usaha serta penyederhanaan birokrasi.

Keempat, Hakam mengusulkan pembatalan perjanjian dagang atau agreement on reciprocal trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat agar dapat meringankan tekanan fiskal dalam negeri di tengah potensi lonjakan harga minyak global.

Menurutnya, dasar hukum perjanjian tersebut dinilai melemah setelah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2020 membatalkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang sebelumnya menjadi landasan dalam proses perundingan ART.