Prabowo Minta Masa Tunggu Haji Lebih Singkat dari Saat Ini

Medan, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk mencari formula yang dapat memperpendek masa tunggu keberangkatan haji reguler bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak saat menyambut kepulangan jamaah Kloter 16 Kualanamu di Asrama Haji Medan, Sabtu (20/6/2026).

"Evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah, dan Presiden minta supaya kementerian mencari formula antrean haji itu bisa dipangkas lebih pendek," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, secara administratif masa tunggu haji reguler saat ini telah diseragamkan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut menggantikan sistem lama yang membuat masa tunggu berbeda-beda di setiap daerah.

"Kementerian Haji dan Umrah RI telah mengubah sistem antrean haji reguler dengan pembagian kuota tidak lagi per provinsi, tetapi menyamaratakan 26 tahun seluruh daerah di Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan sebelumnya terdapat disparitas masa tunggu yang cukup besar, mulai dari lima tahun hingga lebih dari 50 tahun di sejumlah wilayah.

"Dahulu masih 50 tahun, ada 40 tahun, ada lima tahun, dan macam-macam, variatif. Nah sekarang secara administratif semuanya sama, yakni 26 tahun," tuturnya.

Meski demikian, Dahnil menyebut masa tunggu riil yang dialami jemaah saat ini rata-rata lebih pendek dibandingkan angka administratif tersebut.

"Walau secara faktual antrean haji reguler rata-rata sekitar 13 sampai 14 tahun, mayoritas masa tunggu berhaji kini hanya 10 sampai 12 tahun," katanya.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah akan terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mempercepat antrean keberangkatan sesuai arahan Presiden.

"Jadi, perintah Presiden memperpendek antrean haji. Artinya, dalam waktu setahun ini sudah kami maksimalkan, dan mungkin kami akan terus maksimalkan lagi," ucap Dahnil.

Selain menyoroti masa tunggu haji, Dahnil mengungkapkan Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap jamaah haji Indonesia yang dinilai tertib selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Ke depan, Presiden meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar calon jamaah mendapatkan pengalaman ibadah yang aman dan nyaman.

"Oleh sebab itu, Presiden ingin Kementerian Haji dan Umroh menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi pelayanan yang prima. Tentu orientasi kami di Kemenhaj seperti amanah Presiden, yakni menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah haji," tutur Dahnil.