Timur Tengah Kritis, Indonesia di Ambang Resesi?

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah membantah keras prediksi sejumlah ekonom yang menyebut Indonesia menuju jurang resesi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Narasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan data terbaru ekonomi domestik yang masih berada dalam jalur pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tetap kuat, inflasi relatif terkendali, serta berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan ketahanan yang solid, sehingga belum mencerminkan adanya tekanan menuju kontraksi ekonomi.

Meski demikian, di balik bantahan tersebut, kekhawatiran pasar tetap menguat seiring meningkatnya ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah sudah memicu lonjakan harga energi dunia, terutama minyak mentah, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi di dalam negeri. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor industri, juga berpotensi menggerus daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, gangguan rantai pasok global serta potensi perlambatan ekonomi mitra dagang utama dapat menekan kinerja ekspor Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kekhawatiran resesi tersebut tidak berdasar kuat apabila merujuk pada data terkini. Ia menyindir narasi sebagian ekonom yang dinilai lebih membangun persepsi negatif ketimbang membaca indikator ekonomi secara menyeluruh.

“Kita enggak krisis. Ekonomi kita masih bagus, masih pada belanja,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/3/2026).

Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39% dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 5,5% atau lebih pada triwulan I 2026. Selain itu, sejumlah indikator lain, seperti purchasing managers’ index (PMI), indeks keyakinan konsumen atau retail sales index, hingga penjualan mobil menunjukkan tren positif.

Penjualan mobil bahkan tumbuh positif sekitar 7% setelah sebelumnya sempat terkontraksi pada 2025. Indikator konsumsi lain, seperti Mandiri spending index (MSI), juga meningkat hingga 360,7 pada Februari 2026, mencerminkan penguatan daya beli masyarakat. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi barang kebutuhan sehari-hari, pengeluaran pendidikan, serta mobilitas masyarakat jelang Ramadan 1447 Hijriah.

Pemerintah melihat pola pengeluaran masyarakat masih meningkat secara konsisten sejak akhir 2025 dan berlanjut pada awal 2026.

Penguatan konsumsi juga tecermin dari indikator lain, seperti penjualan ritel yang tumbuh positif serta indeks keyakinan konsumen yang tetap berada pada level tinggi, yakni konsisten di atas angka 100. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Menurutnya, survei berbagai lembaga juga menunjukkan kondisi daya beli masyarakat masih terjaga. Hal tersebut terlihat dari tren konsumsi rumah tangga yang tetap solid, meskipun perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian.

Purbaya meminta pihak-pihak yang menilai ekonomi Indonesia akan resesi untuk menggunakan data yang benar. Ia menilai narasi negatif tanpa dasar hanya akan menimbulkan sensasi dan memperburuk sentimen pasar.

“Coba lihat data yang betul. Suruh belajar yang betul. Kalau memang jelek, kita betulin, tetapi kalau sudah bagus, kita betulin sebelah mana?” kata Purbaya.

Ia menegaskan berbagai indikator dari lembaga berbeda menunjukkan arah yang sama, sehingga klaim ekonomi Indonesia memburuk dinilai tidak memiliki dasar kuat.

Meski indikator domestik menunjukkan ketahanan, tekanan eksternal tetap menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan. Pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di negara maju, berpotensi memicu arus keluar modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kondisi ini dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya impor, yang pada akhirnya memberi tekanan tambahan pada inflasi. Dalam situasi tersebut, ruang kebijakan menjadi semakin sempit karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan.

Pada sisi lain, perlambatan konsumsi tetap menjadi risiko laten apabila tekanan harga berlanjut dalam jangka panjang. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi berpotensi melemah jika ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi memburuk. Sektor industri berbasis ekspor juga menghadapi ancaman penurunan permintaan dari pasar global yang sedang melambat. Kombinasi faktor eksternal dan domestik inilah yang menjadi dasar kekhawatiran sebagian ekonom terhadap potensi resesi, meski pemerintah menilai kondisi saat ini masih jauh dari skenario tersebut.

Tekan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa ekonom menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi tertahan, bahkan turun di bawah 5%, seiring meningkatnya tekanan fiskal akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu kenaikan harga energi dunia.

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terancam jebol dengan defisit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) akibat membengkaknya subsidi imbas kenaikan harga minyak dunia dan beban belanja yang meningkat, termasuk untuk memastikan program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan. Kedua program ini menyedot anggaran sampai lebih Rp 400 triliun.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan setidaknya ada tiga faktor utama yang dapat menekan laju ekonomi Indonesia, yakni pembengkakan subsidi energi, kenaikan biaya pembiayaan defisit, serta program prioritas pemerintah yang belum memberikan dorongan signifikan terhadap ekonomi riil.

“Pertumbuhan ekonomi bisa tertahan sampai di bawah 5%, jika ketiga tekanan tersebut datang bersamaan,” ujar Josua kepada Beritasatu.com, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak paling cepat menekan fiskal melalui subsidi dan kompensasi energi. Setiap kenaikan harga minyak 10% bisa menambah beban subsidi sekitar Rp 97 triliun.

Jika pemerintah menahan harga energi dalam negeri, maka ruang untuk belanja produktif menyempit. Sebaliknya, menaikkan harga untuk menyehatkan fiskal berisiko memicu inflasi dan menurunkan daya beli rumah tangga.

Pada sisi lain, jika defisit anggaran ditutup melalui penerbitan utang dengan biaya yang lebih tinggi, maka suku bunga pinjaman akan sulit turun sehingga investasi swasta berpotensi tertahan. Apabila defisit melebar, ketergantungan pemerintah terhadap utang hampir pasti meningkat.

Josua mencatat, struktur pembiayaan dalam APBN 2026 telah menunjukkan pembiayaan utang sebesar Rp 832,2 triliun. Jika terjadi tambahan kebutuhan pembiayaan di atas target, maka kekurangan tersebut kemungkinan besar akan ditutup melalui penerbitan surat utang tambahan, disertai pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

“Risiko ini makin besar kalau pelaksanaan program besar, seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih belum sepenuhnya siap, tepat sasaran, dan hemat. Karena itu, pertumbuhan di bawah 5% bukan hal yang mustahil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Josua menyoroti proyeksi Bank Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9%–5,7%, menunjukkan potensi pelemahan ekonomi tetap terbuka.

Jika terjadi guncangan harga minyak, pelemahan rupiah, dan pelaksanaan program pemerintah yang kurang optimal secara bersamaan, pertumbuhan ekonomi sangat mudah terdorong ke batas bawah kisaran tersebut, bahkan bisa lebih rendah.

Dalam simulasi tekanan, apabila harga minyak dunia US$ 80 per barel dan nilai tukar US$ 1 mencapai Rp 17.000, maka defisit APBN bisa melebar menjadi sekitar Rp 761 triliun.

“Kondisi itu sudah sangat mendekati batas 3% dari PDB,” ujar Josua.