31 Kontrak Jual Beli Gas Berpotensi Direvisi

Jakarta– Pemerintah menyebutkan terdapat 31 perjanjian jual beli gas (PJBG) yang berpotensi direvisi guna menurunkan harga gas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, setelah penyisiran, terdapat 31 kontrak jual beli gas di mana harganya di atas US$ 6 per juta british thermal unit (mmbtu). Dari kontrak ini, pemerintah akan memilah untuk menentukan kontrak mana yang akan direvisi. "Kebijakan penurunan harga gas ini sesuai penggunaan gasnya, yakni untuk petrokimia, industri berbahan baku gas, dan industri padat karya. Ini akan jadi prioritas," kata dia di Jakarta, Selasa (8/12).

ESDM masih terus memilah kontrak mana saja yang masuk kriteria. Target pemerintah, penurunan harga gas akan mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Tetapi sebelum itu, pemerintah akan merampungkan peraturan presiden yang menjadi payung hukum penurunan harga gas tersebut. Pasalnya, penurunan harga diperoleh dari pengurangan bagian negara. "Sekarang masih tahap finalisasi, targetnya bisa terbit sebelum akhir tahun ini," ujar Wiratmaja.

Dia menjelaskan, harga gas ke industri akan ditekan maksimal menjadi US$ 6 per mmbtu. Jika harga gas US$ 6-8 per mmbtu, maka bisa turun US$ 1 per mmbtu. Kalau harga gas di atas US$ 8 per mmbtu, bisa turun US$ 2 per mmbtu.

Jika harga turun US$ 1 per mmbtu, akan menimbulkan pajak Rp 12,3 triliun dan efek berantai pada ekonomi nasional sebesar Rp 68,9 triliun. Sementara jika harga gas turun US$ 2 per mmbtu, penerimaan negara memang turun Rp 6-13 triliun. Namun, pajak yang akan diperoleh mencapai Rp 12-14 triliun dan efek pada ekonomi nasional Rp 68-123 triliun.