Proses Naturalisasi dan Visa di Amerika Serikat Bakal Jadi Sulit!

Jakarta, Beritasatu.com — Pemerintahan Donald Trump tengah menyusun langkah-langkah baru untuk memperketat jalur imigrasi legal ke Amerika Serikat (AS). Rencana tersebut mencakup pengetatan ujian naturalisasi kewarganegaraan dan reformasi sistem visa kerja H-1B agar lebih selektif terhadap pelamar dengan penawaran gaji tinggi.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Direktur Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Joseph Edlow, menyatakan tes kewarganegaraan saat ini dinilai terlalu mudah dan tidak mencerminkan semangat hukum yang diharapkan.

“Tes, sebagaimana yang ditetapkan saat ini. Tidak terlalu sulit,” ujar Edlow, seperti dikutip Antara dari Anadolu.

“Sangat mudah untuk menghafal jawabannya. Saya rasa kita belum benar-benar sejalan dengan semangat hukum,” beber dia.

Edlow mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk menghidupkan kembali versi ujian naturalisasi yang pernah diterapkan pada masa jabatan pertama Trump. Versi tersebut dikenal lebih sulit, dengan jumlah soal yang lebih banyak dan standar kelulusan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, reformasi sistem visa H-1B juga menjadi fokus. Program visa ini setiap tahun memberikan sekitar 85.000 izin kerja kepada tenaga profesional asing, utamanya di bidang teknologi, kedokteran, dan teknik.

“Saya sungguh berfikir bahwa visa H-1B seharusnya digunakan untuk melengkapi, bukan menggantikan, perekonomian AS, bisnis AS, dan tenaga kerja AS,” kata Edlow.

Reformasi tersebut diarahkan untuk memberi prioritas kepada pelamar yang menerima tawaran gaji tertinggi, alih-alih sistem undian yang digunakan saat ini. Proses seleksi berbasis gaji dinilai lebih mencerminkan nilai ekonomi yang dibawa pemegang visa ke AS.

Namun, gagasan ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Mereka khawatir pendekatan semacam itu justru bisa meminggirkan talenta muda yang berpotensi besar namun belum mendapat tawaran gaji tinggi.

“Memberikan visa H-1B hanya kepada yang mendapat tawaran gaji tertinggi akan menguntungkan pekerja yang lebih tua, yang mungkin segera pensiun atau meninggalkan negara,” ujar David Bier, Direktur Studi Imigrasi di Cato Institute.

“Aneh untuk mengatakan tes itu mudah, padahal kebanyakan warga Amerika sendiri akan gagal,” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah lembaga think tank mendukung reformasi tersebut. Institute for Progress menilai bahwa sistem berbasis gaji bisa meningkatkan kontribusi ekonomi program visa H-1B hingga 88%.

Meski begitu, perubahan besar seperti ini kemungkinan memerlukan persetujuan dari Kongres AS atau lembaga federal lain, mengingat sifatnya yang menyentuh aspek legislatif. Perdebatan antarpartai pun diprediksi akan menjadi tantangan tersendiri.

Edlow tetap menekankan bahwa niat Trump bukan untuk menutup pintu imigrasi, melainkan mengarahkan proses migrasi agar benar-benar membawa manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

“Saya pikir ini seharusnya memberikan dampak positif secara keseluruhan,” ujarnya.

“Jika kita melihat orang-orang yang datang untuk memajukan agenda ekonomi tertentu, itulah yang perlu kita dukung,” pungkas Edlow.