PBB Serukan Pembebasan 1.000 Tahanan Politik Belarusia

Jenewa, Beritasatu.com- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan 1.000 tahanan politik yang ditahan di Belarusia. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (17/3/2022), Michelle Bachelet, kepala hak asasi manusia PBB, menyerukan pembebasan para aktivis, anggota oposisi dan jurnalis dari penjara Belarusia.

Pada Kamis (17/3), Michelle Bachelet mengatakan pemerintah Presiden Alexander Lukashenko melakukan pelanggaran yang "meluas dan sistematis" sejak protes skala besar terhadap kemenangannya yang diperebutkan dalam pemilihan tahun 2020.

Pemerintah Minsk melakukan "penumpasan besar-besaran termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan secara meluas", katanya dalam sebuah pidato di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Baca Juga: Belarusia Sangkal Rencana Gabung Invasi Rusia

Bachelet juga mengatakan bahwa 13.500 orang telah ditangkap setelah pemilihan dan protes Agustus 2020, dan bahwa kantornya menemukan bahwa banyak yang mengalami pemukulan berulang, serta pemerkosaan dan bentuk kekerasan lainnya.

Delegasi Belarusia menolak laporan Bachelet, yang dibantah diplomatnya, Andrei Taranda. "Itu penuh dengan tudingan tanpa bukti dan tuduhan palsu."

"Kesimpulan dan rekomendasinya ditujukan untuk mendukung struktur dan organisasi apa pun, selama mereka bekerja melawan Belarusia," tambah Taranda.

Baca Juga: NATO: Rusia Lancarkan Banyak Operasi Udara dari Belarusia

"Pemeriksaan kami menemukan bahwa pemerintah telah berusaha untuk menekan segala bentuk kritik dan telah secara aktif berusaha untuk mencegah keadilan, akuntabilitas dan kebenaran tentang pelanggaran yang dilakukan," kata Bachelet.

Bachelet mengatakan bahwa tidak ada alasan yang masuk akal untuk mengharapkan sistem nasional di Belarus untuk memberikan keadilan, sehingga negara-negara lain harus bekerja untuk meminta pertanggungjawaban pelaku di sana melalui proses nasional.

"Saya mendesak pemerintah Belarus untuk segera membebaskan semua tahanan yang dihukum dengan alasan bermotif politik dan menghentikan semua pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung, termasuk penindasan sistematis terhadap masyarakat sipil, media independen dan kelompok oposisi," katanya.