204 Juta Data Pemilih di KPU Bocor, Muzani: Harus Dicari Siapa yang Bertanggung Jawab

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons dugaan kebocoran data pemilih Pemilu 2024 yang diretas dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Muzani menekankan urgensi penyelesaian masalah ini karena menyangkut data pribadi seluruh orang.

"Ya itu harus diselesaikan karena kebocoran data, itu adalah data pribadi kita-kita," ujar Muzani di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/11/2023).

"Data pribadi gue, data pribadi ente-ente semua, di-blown up ke orang lain yang enggak punya kepentingan," tambahnya.

Muzani menyerukan kepada pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan bertanggung jawab terhadap kebocoran data yang dilakukan oleh KPU.

"Jadi itu harus diatasi, dicari penyebabnya, siapa yang tanggung jawab. Data sepenting itu kok bisa bocor," tuturnya.

Sebelumnya, seorang peretas anonim dengan nama "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mengakses data pemilih. Jimbo membagikan 500.000 data contoh yang ia peroleh melalui unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Dalam unggahan tersebut, Jimbo mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI. Data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, dan lainnya.

Penjahat siber ini memasarkan seluruh dataset dengan harga 2 Bitcoin atau setara dengan US$ 74.000 atau sekitar Rp 1,14 miliar. Pada tangkapan layar lainnya, Jimbo mengunggah foto menyerupai halaman situs KPU yang dianggap membuktikan bagaimana ia meretas situs KPU.

Saat ini kasus bocornya data yang dialami KPU sedang diusut oleh Bareskrim Polri.