Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Merasa Jadi Target

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapannya terhadap kasus yang melibatkan Harun Masiku. Hasto menyatakan kasus yang melibatkan Harun Masiku itu sebenarnya merupakan upaya untuk mencari kelemahannya sebagai sekjen PDIP.

"Ini terbukti kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai sekjen dan upaya menggunakan instrumen hukum untuk menargetkan saya," kata Hasto dalam keterangan yang disampaikannya pada Senin (18/3/2024).

Harun, seorang mantan kader PDIP, telah menjadi buron dalam kasus dugaan suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sejak tahun 2020. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya, hingga saat ini dia masih belum ditangkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukkan Harun dalam daftar buronan sejak 29 Januari 2020. Kemudian, pada 30 Juli 2021, namanya masuk ke dalam daftar buronan dunia dan juga dalam daftar red notice Interpol.

Menurut Hasto, Harun sebenarnya merupakan korban karena memiliki hak konstitusi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Harun seharusnya mendapat pelimpahan suara dari PDIP berdasarkan kebijakan partai karena ada caleg terpilih yang meninggal dunia saat itu.

Namun, dalam proses tersebut, terdapat tekanan dari oknum KPU yang meminta imbalan, dan Harun tergoda untuk memberikannya, sehingga akhirnya digolongkan sebagai suap.

Hasto menegaskan kasus Harun sebenarnya merupakan proses untuk mengaitkannya dengannya. Meskipun sudah ada tiga orang yang menjalani hukuman tindak pidana, tetapi sebenarnya kasus ini bermula dari kompleksitas pemilu.

Hasto juga menegur keras Harun Masiku atas tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan. Dia menyatakan di pengadilan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengannya.

“Saya sudah menjelaskan di pengadilan dan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya,” tandasnya.