Soal Pembentukan Kementerian Haji, Alwi Shihab: Belum Waktunya

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Abdurrahman Shihab, menilai usulan pembentukan Kementerian Haji adalah ide yang menarik, tetapi belum waktunya untuk direalisasikan. Menurutnya, pemerintah sejauh ini masih mampu menangani ibadah haji dengan baik.

"Saya pikir masih belum waktunya karena selama ini juga urusan haji ini ditangani dengan baik oleh pemerintah dan tidak ada komplain dari pihak Saudi," kata Alwi Shihab ditemui di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6/2024).

Menurut Alwi, usulan ini menarik karena akan memisahkan antara pengurusan kegiatan haji dengan Kementerian Agama, yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.

Meski demikian, Alwi menegaskan pembentukan Kementerian Haji di Indonesia tidak mudah untuk diterapkan. Alwi mengingatkan penerapan ide ini tidak semudah yang dibayangkan, karena pembentukan kementerian membutuhkan proses panjang dan harus dipertimbangkan dengan matang.

"Di Indonesia kan tidak semudah itu untuk menambah satu kementerian. Apa lagi di dalam situasi sekarang ini, sudah ada rencana menambah sampai 39 kementerian. Berarti menambah satu lagi," imbuh Alwi.

Meskipun demikian, Alwi menyatakan akan mendukung kebijakan dari presiden jika keputusan tersebut diambil.

"Tergantung kebijakan presiden, kita dukung kalau memang ingin dibentuk suatu kementerian baru. Mungkin bisa lebih komprehensif, teliti, dan fokus mengurusi haji, itu semua keuntungannya," kata Alwi.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengusulkan pembentukan Kementerian Haji saat rapat dengan Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves, di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

"Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri," kata Said.