Komnas HAM: Mahkamah Internasional Tidak Gantikan Peradilan Nasional
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komnas HAM: Mahkamah Internasional Tidak Gantikan Peradilan Nasional

Senin, 25 Januari 2021 | 21:59 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda, tidak menggantikan peran peradilan nasional.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (25/1/2021), menuturkan, Mahkamah Internasional dibangun sebagai badan komplementer untuk melengkapi sistem hukum domestik negara-negara anggota Statuta Roma.

"Mahkamah Internasional bukan peradilan pengganti atas sistem peradilan nasional suatu negara. Dengan begitu, Mahkamah Internasional atau ICC baru akan bekerja bilamana negara anggota Statuta Roma mengalami kondisi unable dan unwilling," ujar Damanik.

Statuta Roma menjelaskan kondisi unable atau "dianggap tidak mampu" adalah saat terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional, baik secara menyeluruh atau sebagian, yang berakibat tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum tidak dapat dihadirkan.

Sementara unwilling atau kondisi "tidak bersungguh-sungguh" adalah saat negara anggota dinyatakan tidak mempunyai kesungguhan dalam menjalankan pengadilan.

Untuk itu, suatu kasus pelanggaran HAM berat harus diproses pengadilan nasional terlebih dahulu karena Mahkamah Internasional hanya akan bertindak sebagai jaring pengaman jika sistem peradilan nasional lumpuh atau tidak dapat dipercaya sama sekali.

Selanjutnya, Statuta Roma menyebut Mahkamah Internasional hanya untuk kasus-kasus kejahatan paling serius. Dalam hak asasi manusia, kejahatan paling serius adalah kasus kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

"Hal Ini penting agar masyarakat tidak bingung dan mengetahui dengan jelas, terutama bagi keluarga keenam anggota laskar FPI yang tentu saja mengharap kejelasan dan keadilan atas kasus ini," kata Damanik.

Adapun Komnas HAM telah menyerahkan laporan hasil investigasi kematian anggota Front Pembela Islam kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta agar seluruh rekomendasi dari Komnas HAM ditindaklanjuti dan dikawal.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat Minta Guru Maksimalkan Modul Pembelajaran Selama PJJ

Berdasarkan pantauan jaringan P2G di daerah, memang daerah 3T sangat sulit menjalankan PJJ.

NASIONAL | 25 Januari 2021

PMKRI Minta Pelaku Rasisme terhadap Natalius Pigai Segera Ditindak

Tindakan rasisme tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Apalagi, Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila dan sangat menghargai keberagaman dan kebinekaan.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Patahan Lembang, Bahaya dari Utara Bandung

Rekaman data pada 2010-2012 mencatat ada 14 kali pergerakan tanah yang diakibatkan gempa pada patahan Lembang.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Sahroni: Pam Swakarsa Ide Komjen Sigit, Beda dengan Zaman Orba

Sahroni mengusulkan namanya diganti jangan Pam Swakarsa agar rakyat tidak bingung.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Komisaris RSU Kasih Bunda Segera Diadili Atas Suap kepada Wali Kota Cimahi

Hutama Yonathan yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna bakal segera duduk di kursi terdakwa.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Vaksinasi Covid-19, Cakupan Tahap I di Jabar hanya Capai 25%

Belum memuaskan. Hanya bisa selesaikan 25%, kita evaluasi. Ada yang tidak datang, ada yang datang ternyata tidak layak suntik.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Kembangkan Fakultas Farmasi Militer, Unhan Kerja Sama dengan Bio Farma

Fakultas Farmasi Militer Unhan bertekad untuk berperan aktif menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian produksi vaksin.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Indodax Gandeng Ayobantu Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana

Donasi di platform Ayobantu bisa dibayarkan dengan aset kripto, seperti bitcoin dan lain-lain.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Bayi Jadi Korban Tewas Akibat Gas Beracun di Mandailing Natal

Dari enam orang korban tewas diduga keracunan gas beracun di di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, seorang di antaranya masih bayi.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Lusa, Presiden Jokowi Kembali Jalani Vaksinasi Covid-19

Presiden Jokowi akan kembali menjalani vaksinasi Covid-19 pada Rabu (27/1/2021).

NASIONAL | 25 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS