Tim Kajian Revisi UU ITE Ditenggat 3 Bulan

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam) telah membentuk tim mengkaji revisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tim ini akan bekerja selama tiga bulan ke depan, terhitung mulai hari ini, Senin (22/2/2021).

"Tim perlu waktu sekitar dua hingga tiga bulan, sehingga nanti tim ini akan laporan ke kita, apa bentuknya, apa hasilnya," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Sambil menunggu kerja tim, Mahfud mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menerima laporan kasus ITE. Alasannya, beberapa pasal di UU ITE dianggap menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat.

Saat ini, diakui Mahfud, masih ada perbedaan pandangan terkait revisi UU ITE di DPR. Beberapa fraksi menyatakan perlu untuk direvisi, dan ada beberapa lainnya menyatakan tidak perlu direvisi.

"Ada yang bilang bahaya kalau enggak ada UU itu nanti semua orang saling jegal. Polisi enggak bisa bertindak dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bilang, ini untuk membuka pemerintahan yang menganut demokrasi," kata Mahfud.

Di dalam tim kajian RUU ITE, Menko Polhukam bersama dengan Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, hingga Kapolri sebagai pengarah.

Untuk tim pelaksana diketuai Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemko Polhukam, Sugeng Purnomo. Sedangkan Ketua Sub Tim I dipegang Henri Subiakto, Staf Ahli bidang Hukum Kominfo dan Ketua Sub Tim II dipercayakan kepada Kepala Biro Sundokinfokum Divisi Hukum Mabes Polri, Brigjen Pol Yan Fitri.