5 Perhimpunan Profesi Dokter Desak Pemerintah Terapkan Kembali PSBB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah pusat didesak untuk segera menarik rem darurat untuk pengendalian penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Desakan tersebut disampaikan oleh lima perhimpunan profesi dokter terkait lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan.

Kelima organisasi profesi itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin).

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro kurang tepat, sebab banyak daerah yang tidak menerapkannya dengan maksimal, termasuk posko-poskonya yang tidak berjalan sepenuhnya. Alhasil implementasi kebijakannnya perlu diperketat.

"PPKM Mikro ini saya rasa kurang tepat. Jadi lebih tepat PPKM seperti awal bulan Januari lalu, atau bahkan PSBB seperti tahun lalu. Itu akan lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi penularan virus Covid-19 di dalam populasi," tegasnya saat konferensi virtual pernyataan sikap 5 organiasi profesi dokter pada Jumat (18/6/2021).

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan lebih tepat adalah PPKM skala luas atau PSBB, sehingga implementasi itu membuat dampak transmisi di masyarakat menjadi menurun.

Senada dengan itu, Ketua Umum IDAI Aman Bhakti Pulungan menegaskan demi menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan anak serta masyarakat lainnya, rem darurat Covid-19 perlu segera dilakukan, khususnya di Pulau Jawa.

"Kalau perlu pemerintah segera tarik itu rem darurat kembali, khususnya di Pulau Jawa dengan menerapkan kembali PSBB," tegasnya.

Kelima profesi kedokteran ini sepakat meminta pemerintah mempercepat dan memastikan program vaksinasi Covid-19 tepat sasaran untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Semua pihak juga harus lebih waspada terhadap varian baru Covid-19 yang lebih mudah menyebar, mungkin lebih memperberat gejala, mungkin lebih meningkatkan kematian, dan mungkin menghilangkan efek vaksin," ucapnya.

Anggota Satuan Tugas Waspada dan Siaga Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Erlina Burhan menilai penerapan PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.

"Hasilnya ada yang PPKM yang ketat, ada yang tidak, bahkan tidak ada PPKM juga di banyak provinsi. Inilah kenapa semua organisasi profesi kedokteran ini menyarankan bahwa PPKM ini lebih menyeluruh," ujar Erlina.

"Anda lihat di rekomendasi nomor 2 (agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal) dipastikan implementasinya itu betul-betul sesuai. Jadi itulah karena kita melihat PPKM menyeluruh ini belum ada," ungkap dia.

Maka dari itu, pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 juga diminta untuk segera melakukan penguatan 3T yakni testing, tracing, dan treatment terhadap warganya dalam beberapa pekan ke depan pasca lebaran.

Masyarakat juga diminta untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M; memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.