PKS Harap Isu Presiden 3 Periode Tidak Gunakan Anggaran Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera berharap tidak ada anggaran negara yang dimanfaatkan untuk "menggoreng" wacana masa jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ditambah lagi, kata Mardani, isu tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi.

"Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani saat rapat dengar pendapat Komisi II dengan Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di ruang rapat Komisi II, gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Mardani mengingatkan agar pemerintah tidak terlibat dalam isu tersebut, apalagi memanfaatkan anggaran negara untuk menggerakkan isu presiden tiga periode. Menurutnya, biarkan isu tersebut menjadi isu elite politik.

Baca Juga: DPR Cecar Praktino, Pramono, dan Moeldoko soal Deklarasi Apdesi

"Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai," kata Mardani.

Mardani pun berharap Mensesneg, Seskab, dan Kepala Staf Kepresidenan memberikan jawaban jelas dan tegas kepada masyarakat soal isu presiden tiga periode. Mardani menilai hal ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa isu tersebut bukan berasal dari pemerintah dan tidak menggunakan anggaran negara.

"Mohon jawaban, sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode pak Jokowi," kata Mardani.