Kemhub Bahas "Masterplan" Transportasi Jabodetabek dengan 3 Provinsi Terkait

Jakarta - Rapat koordinasi mengenai pembahasan usulan masterplan angkutan massal Jabodetabek antara Kementerian Perhubungan (Kemhub) dengan beberapa provinsi, termasuk Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar, dan Pemprov Banten serta instansi terkait yang digelar hari ini, Senin (4/3), di kantor Kemhub membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan transportasi massal.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang memimpin rapat menyebutkan, ada empat hal untuk dapat melakukan masterplan transportasi Jabodetabek itu.

"Ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu, keterpaduan, keterjangkauan, kesinambungan, serta kecepatan. Jangan sampai di tengah jalan program-program ini mengalami hambatan. Supaya masterplan bisa dilakukan dengan lancar," ujar Bambang di Kantor Kemhub, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso dalam paparannya mengatakan, sudah banyak studi yang dilakukan untuk membenahi transportasi di seputar Jabodetabek ini. Namun, yang menjadi permasalahan adalah implementasinya.

"Kita tidak pernah patuhi aturan yang kita buat sendiri. Apakah tata ruang atau lainnya, sehingga tidak pernah melihat yang sudah ada," kata Suroyo.

Dikatakannya, masterplan angkutan massal Jabodetabek yang diusulkan oleh pihaknya ini tidak akan mengganggu yang sudah ada. Akan tetapi saat ini perlu dibangun jaringan yang baik untuk dapat menciptakan transportasi yang baik di Jabodetabek.

Suroyo memaparkan, total perjalanan lintas provinsi antara DKI Jakarta, Jabar, dan Banten mencapai 7.709 juta trip per hari. Mengatasi hal itu, pihaknya mengajukan formulasi angkutan umum massal Jabodetabek, dengan jaringan dan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi tahun 2020 dan pembangunan infrastrukturnya.