Wapres Janji Secepatnya Merespons Usulan Pemprov Sulut

Manado - Wakil Presiden Boediono berjanji secepatnya merespons usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) untuk memberikan ganti rugi kepada korban bencana banjir di wilayah tersebut.

Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengusulkan kepada Wapres untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang rumahnya rusak akibat banjir di Manado.

Proses ganti rugi dilakukan sesuai yang pernah diterapkan di Yogyakarta, pada tahun 2006, yaitu untuk rumah yang rusak berat diberi ganti rugi sebesar Rp 50 juta per unit, untuk rusak sedang Rp 35 juta per unit, dan rusak ringan Rp 25 juta per unit.

"Pola Yogyakarta yang diterapkan tahun 2006, bagus. Pengalaman di Yogyakarta bagus karena koordinasi masyarakat dan Pemda bagus. Perlu didata berapa jumlah rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan ringan," kata Wapres.

Dia mengatakan, untuk mengimplementasikan pola pembayaran ganti rugi seperti di Yogyakarta, pemerintah pusat akan melakukan pendampingan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kita perlu melakukan pendampingan. Masalah hunian akan dikoordinasikan dengan BNPB," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, pemerintah wajib memberikan ganti rugi kepada korban bencana banjir dan tanah longsor.

"Bapak Wapres, kami mengusulkan agar korban bencana banjir dan tanah longsor yang rumahnya rusak diberikan ganti rugi sesuai kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan," kata Sarundajang.