Rusia Kerahkan 10.000 Pasukan Dekat Perbatasan Ukraina

Rusia makin meningkatkan ancamannya atas Ukraina dengan mengerahkan 10.000 pasukan di dekat perbatasan kedua negara, menjelang pertemuan dua menteri luar negeri Sergei Lavrov dan John Kerry dari Amerika Serikat di London Jumat (14/3), ini yang tampaknya akan menjadi upaya diplomasi terakhir untuk mencapai kesepakatan damai.

Pasukan Rusia sudah menguasai Semenanjung Peninsula, di mana warganya akan melakukan referendum hari Minggu nanti untuk menjadi negara merdeka.

AS dan Uni Eropa (UE) memperingatkan bahwa jika referendum jadi dilaksanakan, Moskwa akan menghadapi serangkaian sanksi baru.

Pengerahan pasukan Rusia sudah terlihat di sepanjang perbatasan Ukraina sejak Rabu. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan 8.500 tentara, kendaraan lapis baja, helikopter dan senjata artileri telah dikirim ke sejumlah area di perbatasan. Tambahan 1.500 pasukan penerjun juga akan dikirim ke area Rostov dekat perbatasan.

Kementerian berdalih bahwa pasukan itu hanya melakukan latihan perang yang akan berlansung selama dua pekan.

"Tujuan utama event sekarang ini adalah menilai secara menyeluruh kerja tim semua unit dan tugas latihan perang di medan yang tidak dikenal dan belum pernah diuji," kata Kementerian Pertahanan Rusia.

Perkembangan ini berbarengan dengan pemungutan suara di parlemen Ukraina yang menghasilkan pembentukan Garda Nasional berkekuatan 60.000 personel.

Kepala pertahanan nasional Ukraina Andriy Parubiy mengatakan Garda Nasional akan bertugas "menjaga keamanan, mempertahankan perbatasan dan membasmi kelompok-kelompok teroris ".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan Menlu Kerry akan kembali menegaskan dukungan AS pada kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina tanpa intervensi atau provokasi oleh Rusia.

Kerry dan Lavrov bicara lewat telepon Kamis kemarin, dan pihak Rusia mengatakan dua menteri itu berdiskusi soal "mempertimbangkan proposal baik dari Rusia dan AS untuk menormalisasi situasi dan menciptakan perdamaian sipil."

Kerry mengingatkan Rusia bahwa AS dan UE akan menerapkan sanksi baru jika referendum diteruskan. Sanksi itu termasuk cegah tangkal perjalanan dan pembekuan rekening bank.

Kanselir Jerman Angela Merkel juga mendukung Kerry, dengan mengatakan Rusia akan menanggung konsekuensi berat kalau tak mau berunding dan memecahkan masalah. Merkel menolak opsi militer untuk mengakhiri krisis.

Ditegaskan pula olehnya krisis ini akan menyebabkan "kerusakan besar pada Rusia, secara ekonomi dan politik".