ISKA: Pemerintah Harus Tindak Tegas Aksi Intoleransi

Jakarta - Ketua Umum Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Muliawan Margadana menegaskan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas atas aksi intoleransi agama yang terjadi di Yogyakarta pada pekan lalu.

Sebab, hal ini masih menjadi tanggung jawab selaku pemerintah yang masih berkuasa.

Terkait dengan kasus tersebut, kedua calon presiden (capres) juga tidak bisa tinggal diam. Mereka diuji kepekaannya untuk turut menyelesaikan aksi premanisme berkedok agama tersebut.

"Saya melihat aksi premanisme yang terjadi sangat terkait dengan politik karena dalam tiga hari berturutan terjadi di daerah yang sama. Semua orang tahu bahwa Yogyakarta adalah pusat kehidupan politik Indonesia mengingat ada 300.000 mahasiswa luar daerah kuliah di Yogyakarta. Berhasil mengacaukan Yogyakarta sama dengan mengacaukan situasi politik apalagi menjelang pemilihan presiden (pilpres)," ujar Muliawan, di Jakarta, Senin (2/6).

Pernyataan Muliawan itu terkait dengan aksi kekerasan atas nama agama yang dilakukan kelompok intoleran kepada umat Katolik dan Gereja Kristen Jawi Wetan, yang keduanya ada di Sleman, Yogyakarta.

Oleh karena itu, jelas Muliawan, kekacauan berkedok intoleransi agama itu lebih mudah dibanding dengan konflik horizontal berdasarkan suku. Kekacauan Yogyakarta itu hanya pintu gerbang untuk menjadikan Indonesia secara politis ataupun keamanan kacau.

Pemerintah tegas dia, seharusnya turun tangan untuk menyelesaikan kasus Yogyakarta dalam koridor kondisi politik yang aman di seluruh wilayah Indonesia.

"Sultan Hamengku Buwono harus dibantu dalam menyelesaikan kasus ini diminta ataupun tidak. Ini bukan masalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kasus yang terjadi di Yogyakarta adalah kasus Indonesia, karena Yogyakarta adalah Indonesia kecil dengan kebhinekaan yang tidak diragukan lagi. Jika ini terjadi intoleransi beberapa kali dalam kurun waktu yang pendek, harus dibongkar semua bentuk ketidakadilan ini," ujar Muliawan, yang juga mengaku prihatin karena aksi kekerasan atas nama agama itu terjadi pada hari lahirnya Pancasila.

Muliawan menyerukan kepada siapa para pendukung masing-masing capres, untuk tidak mengotori pilpres dengan tindakan kekerasan berkedok apa pun. Isu agama dapat dengan mudah memancing masyarakat bertindak irasional dan anarkis.

ISKA, tegasnya, juga menyayangkan aparat kepolisian yang kurang bisa mengantisipasi kekerasan di Yogyakarta. Ia melihat bahwa kejadian ini terjadi secara sistematis dan terorganisasi. "Polisi harus bisa mengungkap aktor intelektual dibalik peristiwa kekerasan di Yogyakarta ini," tuturnya.