Kepentingan Penguasa dalam Seleksi Capim KPK

Cara pemilihan pimpinan KPK yang saat ini dipraktikkan dinilai sangat beraroma kepentingan penguasa politik pemerintahan. Sehingga, cenderung mendorong terpilihnya pimpinan KPK yang tidak kuat, tidak independen, dan tidak bernyali.

Anggota Komisi III DPR dari F-PG Bambang Soesatyo mengakui, peran kekuasaan dan kekuatan politik sangat dominan dalam menentukan kepemimpinan KPK. Padahal jika ingin KPK kuat, independen, dan bernyali, kata dia, dominasi faktor kekuasaan dan kekuatan politik harus direduksi.
 
Jika dominasi dua faktor itu tetap dipertahankan, Bambang memprediksi, akan menjadi agak tidak realistis bila publik masih mendambakan KPK yang lebih kuat, independen, dan berani.

"Karena itu, demi masa depan pemberantasan korupsi, perlu digagas mekanisme lain yang lebih efektif dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Tahapan dan proses yang dipraktikkan sekarang ini menujukkan peran kekuasaan sangat dominan," ujarnya, hari ini, di Jakarta.
 
Sebenarnya, menurut Bambang, peran kekuasaan dan politik bisa juga memperkuat KPK. Tapi syaratnya, sambung dia, pemegang kekuasaan tersebut bersih.

Masalahnya, Bambang mengungkapkan, ada kecenderungan pemegang kekuasaan saat ini penuh noda korupsi. Dalam kondisi begitu, kata dia, kekuasaan justrucenderung memperlemah KPK dengan kekuatan dan kewenangan politiknya.
 
Lantaran itulah bila seleksi capim KPK kelak tidak menghasilkan pimpinan yang lebih baik, menurut Bambang, sepenuhnya murni kesalahan pemegang kekuasaan politik pemerintah.