C1 Banyak Keanehan, Lima Ingatkan KPU dan Bawaslu Teliti

Jakarta - Pengamat Politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar benar-benar memelototi angka-angka perolehan suara pasangan calon di Pilpres 2014. Sebab publik sudah menemukan banyak kejanggalan dari formulir C1 yang diunggah di situs resmi KPU.

"Ini warning bagi KPU agar tak asal-asalan merekap. Dia harus melihat dasar perhitungannya yakni dokumen pemilihan sebenarnya di bawah. Selama ini, kalau tak ada yang protes, walau angkanya ganjil, biasanya mereka lewati karena ingin cepat saja," kata Ray di Jakarta, Senin (14/7).

Pernyataan Ray itu menanggapi masifnya keanehan serta dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses rekapitulasi suara Pilpres 2014. Di Malaysia, pemilih di TPS paling banyak memilih Jokowi-JK, namun setelah dimasukkan angka pemilihan via pos, pasangan Prabowo-Hatta langsung unggul hingga 80 persen.

Belum lagi temuan-temuan formulir C1 bermasalah yang diunggah di situs KPU di berbagai tempat, seperti di Tangerang, Banten, dan terakhir di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Dari 17 TPS dari Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kota Sampang, Madura, Jawa Timur, semua suara diraih oleh pasangan Prabowo-Hatta. Sementara Jokowi-JK mendapat 0 suara.

Semisal, di link C1 di situs KPU resmi yang menunjukkan hasil di TPS 01 ( http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300104.jpg ), pasangan nomor urut 1 memperoleh 417. Jokowi-JK mendapat 0 suara, sementara suara tak sah ada 2. Semakin aneh karena tak ada tanda tangan saksi di C1 itu.

Pola sejenis juga bisa dilihat di 16 TPS lainnya dengan membuka link berikut.
TPS 02 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300204.jpg

TPS 03 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300304.jpg

TPS 04 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300404.jpg

TPS 05 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300504.jpg

TPS 06 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300604.jpg

TPS 07 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300704.jpg

TPS 08 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300804.jpg

TPS 09 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051300904.jpg

TPS 10 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301004.jpg

TPS 11 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301104.jpg

TPS 12 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301204.jpg

TPS 13 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301304.jpg

TPS 14 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301404.jpg

TPS 15 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301504.jpg

TPS 16 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301604.jpg

TPS 17 http://scanc1.kpu.go.id/viewp.php?f=005051301704.jpg

Menurut Ray, apabila saksi tak menandatangani, seharusnya ada alasan yang tertera di formulir C1 itu mengenai penyebab hal itu.

Dia mengakui, sepanjang sejarah pemilu pascareformasi, di kasus Sampang itu baru ada semua suara dihabiskan ke salah satu calon saja. Di pilkada saja, hampir tak pernah ada TPS yang tak menyisakan suara ke kandidat lain.

"Ini mestinya memunculkan pertanyaan dari pihak pengawas. Masalahnya sejauh apa naluri yang dimiliki pengawasan di Sampang maupun Jatim. Itu perlu dipertanyakan," kata Ray.

Dia menilai Pihak Jokowi-JK perlu bersuara dan mengklarifikasi apakah benar semua suara di TPS-TPS itu diambil habis oleh Prabowo-Hatta, sekaligus alasan kenapa saksinya tak menandatangani C1 itu.

"Yang pasti, baik Panwas atau saksi harus segera turun tangan menyelidiki dan meliha data-data. Kalau ditemukan ada indikasi pidana, bisa dilaporkan ke aparat hukum. Tapi concern utamanya menyelamatkan suara rakyat dulu," tegas Ray.