Pakaian Dinas DPRD DKI Dianggarkan Rp 1,3 Miliar

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk pengadaan pakaian dinas berupa pakaian sipil lengkap (PSL) bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretaris DPRD DKI, Mangara Pardede mengatakan pengadaan pakaian dinas anggota dewan setiap tahun selalu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Setiap anggota dewan mendapatkan PSL berupa jas, kemeja, celana, dasi, sepatu dan atribut lainnya berupa ikat pinggang dan pin yang terbuat dari emas. PSL hanya dibagikan satu kali dalam lima tahun.

"Tahun ini, anggota dewan hanya mendapat PSL dan atribut berupa pin. Lalu tahun depan, kita akan alokasikan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas harian (PDH) anggota hewan," kata Mangara di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (2/10).

Adapun PDH berupa kemeja lengan pendek, celana, rok untuk anggota dewan wanita, sepatu hitam, ikat pinggang dan lainnya.

Dalam APBD DKI 2014 yang dimuat dalam website Pemprov DKI, www.jakarta.go.id, anggaran untuk pengadaan pakaian dan atribut DPRD DKI 2014-2019 sebesar Rp 1,3 miliar. Program sudah masuk ke Unit Lelang Pengelola Barang dan Jasa.

Mangara mengatakan, setiap anggota DPRD dialokasikan sekitar Rp 12,2 juta. Dengan rincaian, untuk pengadaan PSL sebesar Rp 3,25 juta per orang dan Rp 8,95 juta untuk biaya pembuatan lencana atau pin anggota dewan.

"Ada dua lencana yang dibagikan ke anggota dewan. Keduanya terbuat dari emas. Ukuran besar biasanya 7 gram dan ukuran kecil 5 gram," ungkapnya.

Menurut Mangara, selama lima tahun anggota Dewan akan mendapatkan lima pakaian dinas. Pakaian dibagikan setiap tahunnya. "Pakaian yang akan dibagikan itu adalah pakaian dinas harian, pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, dan pakaian dinas lengkap," kata dia.